Ibu Kota Negara

Pembangunan IKN Nusantara Buka Peluang Usaha Amplang Naik Daun, UMKM PPU Siap Tingkatkan Produksi

Kepindahan Ibu Kota Negara atau IKN dinilai akan turut mengangkat popularitas kerupuk amplang di Kalimantan Timur.

HO/PUPR
Desain Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur. Berikut ini rencana tata ruang perkantoran IKN Nusantara seluas 471 hektare, dibagi menjadi tiga kawasan. 

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) masuk dalam anggaran belanja tersebut.

Namun, dia belum merinci besaran pasti belanja IKN.

"Tahun 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu tahun 2023 juga akan makin diakselerasi.

Baca juga: Daftar Rekomendasi Rumah Murah di IKN Nusantara yang Terdaftar di Laman SiKumbang Kementerian PUPR

Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Bendahara negara ini menuturkan, anggaran pengembangan IKN pada tahun 2023 yang menggunakan dana APBN ini diarahkan untuk membangun sarana penting, mulai infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas pemerintahan yang utama.

Oleh karena itu kata dia, beberapa anggaran tersebut masuk di lintas kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Polri.

"Anggaran untuk Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan, serta Kemendikbud dan kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," ucap Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, belanja dalam pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023.

Tak heran, nilainya lebih besar dibanding tahun 2020-2021 dengan besaran masing-masing Rp 406,1 triliun dan Rp 365,8 triliun.

Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, infrastruktur yang bakal fokus dibangun untuk tahun depan adalah jenis infrastruktur yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan ini.

Baca juga: Sesuai Jadwal, Pembangunan IKN Nusantara Dimulai Tahun 2022, Infrastruktur Dasar Masih Pakai APBN

Dengan kata lain, infrastruktur yang bisa selesai tahun 2023 atau semester I tahun 2024.

"Ini untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, baik itu dalam penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi pangan dan konektivitas, serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," ucap dia.

Dia bilang, pembangunan infrastruktur harus tetap dijalankan karena sangat menentukan kenaikan produktivitas Indonesia.

Saat ini saja kata Sri Mulyani, infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga.

"Meskipun mungkin dalam 9 tahun terakhir kita melihat infrastruktur dibangun, namun Indonesia dari sisi kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga kita atau emerging country yang lain," tutupnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved