Ibu Kota Negara
Pembangunan IKN Dimulai Tahun Ini, tapi Kementerian PUPR Belum Ada Dana, Minta Anggaran Rp 3 Triliun
Pembangunan IKN direncanakan dimulai tahun ini, tapi Kementerian PUPUR masih belum ada dana. KemenPUPR ajukan anggaran antara Rp 2 hingga 3 T.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur ( Kaltim ) rencananya akan dimulai tahun 2022 ini.
Namun, hingga saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ) masih belum punya alokasi dana untuk bangun IKN Nusantara.
KemenPUPR telah mengajukan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim antara Rp 2-3 T kepada Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).
Hingga saat ini, alokasi anggaran IKN Nusantara tersebut masih belum dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Diketahui, Pemerintah telah menetapkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim.
Di Kaltim, wilayah IKN Nusantara ini akan meliputi sejumlah desa dan kelurahan di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).
Rencananya, pembangunan IKN Nusantara ini akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2022 ini.
Namun menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kemen PUPR, Diana Kusumastuti, alokasi anggaran yang diajukan KemenPUPR belum dikucurkan Kemenkeu.
Baca juga: Kepala Otorita Sebut IKN akan Gunakan Listrik dari Energi Hijau, Bambang Susantono Ungkap Konsepnya
Pernyataan ini disampaikan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR seusai Penjurian Tahap I Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung IKN Nusantara di Tangerang, Selasa (7/6/2022).
Diana mengatakan mengatakan, "(Kementerian) PUPR aja yang minta ke keuangan (Kemenkeu), tapi duitnya belum ada nih sampai sekarang.
Belum ada duitnya, di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kita nggak ada."
Untuk pembangunan awal IKN Nusantara ini, KemenPUPR meminta anggaran sebesar Rp 2 triliun- Rp 3 triliun kepada Kemenkeu.
"Yang diminta cukup banyak ya, tapi dari totalnya kira-kira Rp 2 triliun-Rp 3 triliun kalau nggak salah," ungkap Diana seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Diana menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan dan bangunan dengan prinsip design and build (rancang dan bangun).
Menurutnya, dana itu hanyalah uang muka apabila menggunakan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dengan prinsip tersebut.
"Selesainya mungkin sampai (tahun) 2024, MYC-nya mungkin bisa 2022, 2023, 2024 awal itu sudah harus selesai semua," jelasnya.
Baca juga: Setelah Uji Formil tak Diterima MK, AMAN Berencana Ajukan Uji Materiil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi
Namun, Kementerian PUPR tengah mempersiapkan rencana pembangunan IKN Nusantara mulai dari tahun 2022-2024.
Selama dua tahun tersebut, infrastruktur yang akan dibangun yakni, jalan, air, serta Istana Negara.
Sebelum membangun Istana Negara di IKN Nusantara, perlu dilakukan land development (pengembangan lahan) terlebih dahulu.
"Istana nggak bisa langsung dibangun ya, kita harus melakukan land development dulu," kata Diana seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Selanjutnya akan dibangun kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta di wilayah Sumbu Kebangsaan.
Sejauh ini, kata Diana, pihaknya sedang melakukan lelang proyek pembangunan awal IKN Nusantara.
"Pokoknya, bulan ini sudah ada (lelang). Kita tunggu saja nanti," sambung Diana.
Setelah dilakukan pelelangan proyek IKN Nusantara, maka selanjutnya akan dilakukan pembangunan fisik.
Menurutnya, proses lelang pun juga membutuhkan waktu, mulai dari lelang fisik dan manajemen konstruksi (MK) selama dua bulan.
"Kita tinggal tunggu ini go (lelang). Kita sudah diminta untuk lelang," pungkasnya.
Baca juga: Kawasan Penyangga IKN Dihantui Tambang Ilegal, Jika Ditarik Garis Lurus hanya 15 Km dari Titik Nol
Kementerian Inti Langsung Dikerjakan
Sebelumnya, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Sidik Pramono mengatakan, pembangunan IKN akan dimulai semester II tahun 2022.
Menurut dia, ada sejumlah bangunan yang akan didahulukan pembangunannya.
Antara lain Istana Kepresidenan dan gedung sejumlah kementerian inti.
Adapun kementerian inti di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
"Semuanya di semester II (2022). Jadi istana dan kementerian yang inti-inti langsung dikerjakan," ujar Sidik kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Untuk mendukung pembangunan fisik pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN itu, saat ini pemerintah mempersiapkan infrastruktur pendukung.
Beberapa di antaranya yakni jalan menuju Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi IKN dan penyediaan air baku untuk keperluan pembangunan.
"Infrastruktur jalan kan sudah. Sepaku kan sudah. Intake juga penyediaan untuk air baku sudah. Jalan akses sekarang sudah mulai disiapkan.
Sehingga awal (pembangunan) nanti memadatkan tanah itu untuk jalan, terus nantu mudah-mudahan segera ada traffic untuk pembangunan," ucap Sidik.
Baca juga: Pesan Menteri Infrastruktur Belanda saat Luhut Ajak Pengusaha Negeri Kincir Angin Investasi di IKN
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
