Ibu Kota Negara
Jokowi Minta Sosialisasi pada Warga Terdampak IKN Lebih Digencarkan, Jamin tak Ada yang Dirugikan
Presiden Joko Widodo meminta sosialisasi pada warga terdampak Ibu Kota Negara ( IKN ) lebih digencarkan. Jokowi jamin tak ada yang dirugikan
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ( Kaltim ).
Di Kaltim, kawasan IKN yang diberi nama Nusantara ini meliputi sejumlah desa dan kelurahan di dua Kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).
Untu pembangunan IKN Nusantara ini, sejumlah warga di Kaltim, yang lahannya masuk kawasan IKN, terlebih yang berada di Kawasan Pusat Inti Pemerintahan ( KIPP ) resah.
Warga mencemaskan nasib mereka setelah lahannya masuk kawasan IKN.
Kini, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membuat pernyataan untuk menenangkan warga terdampak IKN.
Rabu (8/6/2022) kemarin ketika meresmikan Masjid At Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Presiden Jokowi meminta masyarakat yang masuk ke KIPP IKN tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.
Presiden Jokowi menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.
Presiden Jokowi mengatakan, "Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!"
Baca juga: Pembangunan IKN Dimulai Tahun Ini, tapi Kementerian PUPR Belum Ada Dana, Minta Anggaran Rp 3 Triliun
Menurut Jokowi, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan.
Hanya saja, diakui memang belum masif. "Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.
Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan.
"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi.
Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara, yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.
Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.
"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan.
Baca juga: Kepala Otorita Sebut IKN akan Gunakan Listrik dari Energi Hijau, Bambang Susantono Ungkap Konsepnya
Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung.
Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022.
Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.
Bahkan, ada warga yang mendapatkan informasi itu dari tetangga.
Situasi itu memancing ketakutan warga setempat bahwa akan tergusur dan miskin di masa mendatang.
Minta Gencarkan Sosialisasi IKN
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk menggencarkan sosialisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kalimantan Timur.
Baca juga: Pesan Menteri Infrastruktur Belanda saat Luhut Ajak Pengusaha Negeri Kincir Angin Investasi di IKN
Sosialisasi digencarkan, terutama bagi masyarakat setempat yang lahannya terdata masuk ke dalam Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) IKN.
"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.
Instruksi itu dikeluarkan karena Kepala Negara mendengar informasi mengenai kurang masifnya sosialisasi pembangunan IKN di tingkat akar rumput.
Ia pun mengakui hal tersebut. Sebab, struktur Otorita IKN memang belum rampung seratus persen.
"Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Presiden Jokowi.
Ia melanjutkan, salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak adalah soal nasib hak properti warga.
Baik berupa lahan, bangunan, atau apa yang bernilai di atasnya.
Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara rinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.
"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung. Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar dia.
Baca juga: Setelah Uji Formil tak Diterima MK, AMAN Berencana Ajukan Uji Materiil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
