Berita Kukar Terkini

Angka Stunting di Kukar Masih Tinggi, Pemkab Bentuk TPK

Persentase angka stunting di Kutai Kartanegara terbilang masih tinggi, sekira 26,4 persen berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia

Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
HO/PEMKAB KUKAR
Bupati Kukar Edi Damansyah mendatangi salah satu posyandu di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemkab Kukar berusaha untuk terus menekan kasus stunting di Kukar. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Persentase angka stunting di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur terbilang masih tinggi.

Datanya dari Pemkab Kukar, sekitar 26,4 persen berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 lalu.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kukar), Adinur.

Ia menyebutkan, setiap kelahiran 100 bayi diperkirakan ada 25 atau 26 anak yang kemungkinan rentan stunting.

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Teken Kerjasama Komitmen Pencegahan Stunting di Kutai Kartanegara

Baca juga: Angka Stunting di Kaltim Berkurang 6 Persen, Hadi Mulyadi: Tiap Tahun Turun 4 Persen

Baca juga: Pemprov Kaltim Targetkan Angka Stunting Turun, Kabupaten dan Kota Diminta Ikut Pantau

"Kalau 25 persen, artinya setiap kelahiran 100 bayi ada 25 orang yang kemungkinan rentan stunting, maka itu cukup banyak," ujarnya belum lama ini.

Pemerintah pusat dan Kabupaten Kukar pun terus berupaya menurun angka stunting, salah satunya dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Pada Oktober 2021 lalu, telah terbentuk TPK yang memiliki personil sebanyak 1.431 orang yang terbagi menjadi 447 kelompok.

Semuanya tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan se-Kukar. Diantara tugas TPK ialah mendampingi keluarga yang berisiko stunting.

Contoh kata Adinur, di Kecamatan Muara Muntai setidaknya terdapat 600 keluarga rentan berisiko stunting.

Baca juga: 1.483 Balita di Bulungan Alami Stunting, Dipicu Pernikahan Dini Usia 12-14 Tahun

Kriterianya seperti keluarga miskin, tidak punya mata pencarian tetap, pra sejahtera, rumah tidak layak huni, dan tidak mempunyai sanitasi.

“Itu lah yang didampingi oleh TPK. BKKBN lebih pada pencegahan jadi jangan sampai lahir nanti stunting," kata Adinur.

"Kalau ubun-ubun itu sudah tertutup itu tidak bisa lagi. Kalau bayi itu kan ada ubun-ubunnya kalau sudah tulang itu menutup itu sudah berat pencegahan,” sambungnya.

Hingga 2024, target Presiden angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen, sebab kondisi saat ini masih berada di angka 24,4 persen.

Oleh karena itu, DP2KB Kutai Kartanegara bersama instansi lainnya terus bergerak guna menurunkan angka stunting.

Adinur berharap, setelah seratus tahun Indonesia merdeka, kualitas penduduk Indonesia khususnya Kabupaten Kukar akan lebih baik.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved