DPR Minta Pemerintah Tunda Anggaran IKN, APBN 2023 harus Difokuskan untuk Kebutuhan Mendesak

Anggaran senilah Rp 43,74 T tersebut hanyalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara di Kaltim.

Lalu apa saja infrastruktrur dasar yang akan dibangun di IKN Nusantara tersebut?

Lebih lanjut, Basuki Hadimuljono menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk pengerjaan proyek infrastruktur dasar, seperti jalan tol, jalan nasional, kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, penyediaan air baku, dan drainase.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (9/6/2022), Basuki Hadimuljono mengatakan, "Kami sudah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan IKN karena pada saat penyusunan anggaran 2022 ini memang tidak termasuk IKN.

IKN ini hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar." 

Basuki Hadimuljono menyebut, khusus untuk tahun ini pihaknya telah mengusulkan dana sebesar Rp 5 triliun kepada Menteri Keuangan.

"Kebutuhan antara 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Usulan kami pada bulan April kemarin untuk tahun 2022 ini ada Rp 5 triliun," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melanjutkan, pada bulan ini sudah ada sejumlah proyek dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yang dalam proses lelang sehingga kemungkinan dana yang terserap tahun ini tidak bulat Rp 5 triliun.

"Kemungkinan tidak akan menyerap Rp 5 triliun tapi sekitar Rp 4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai tahun 2024 sekitar Rp 43,73 triliun," jelasnya.

Dalam surat pengajuan ke Menteri Keuangan tertulis, dana yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN selama 2022-2024 sebesar Rp 43,73 triliun.

Dengan rincian:

- Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 3,25 triliun.

- Ditjen Bina Marga sebesar Rp 17,11 triliun.

- Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 22,25 triliun.