Bupati Berau Sri Juniarsih Tegaskan akan Perjuangkan Nasib PTT dan Honorer

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemkab Berau akan memperjuangkan keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Honorer yang bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Berau.

Itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. Dia menjelaskan, Pemkab akan berjuang ke pemerintah pusat guna memperjuangkan PTT dan honorer, yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Berau supaya ada kebijaksanaan, mengingat kebutuhan tenaga non PNS masih sangat diperlukan.

"Makanya, perlu ada kinerja yang baik dan tangguh dari PTT dan honorer. Agar apa yang kami perjuangkan mengenai masa depan PTT dan Honorer, itu pantas," jelasnya kepada TribunKaltim.co, Selasa (5/7/2022).

Pihaknya pun terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, agar keberadaan tenaga PTT dan Honorer di Kabupaten Berau agar dapat tetap dipertahankan.

Memang, kata dia, PTT atau honorer tergantung dengan kebutuhan pemerintah, sementara rata-rata banyak dari tenaga tersebut sudah cukup lama mengabdi di OPD tempatnya bekerja masing-masing.

Baca juga: ASN dan PTT di Berau Wajib Beli 10 Kg Beras Lokal dari Kampung Buyung-Buyung, Langsung Potong Gaji

Adapun, diakuinya, ada OPD yang isinya hanya beberapa ASN, dan mayoritas diisi oleh PTT.

Jika, nantinya PTT dan honorer dihapuskan, tentu akan sangat mempengaruhi kinerja OPD tersebut. Sementara juga, kebutuhan PNS di Berau juga masih sangat kurang.

"Apalagi selama ini, mereka juga sudah cukup maksimal membantu Pemkab Berau. Meskipun jumlahnya banyak, kami tetap akan perjuangkan. Bagaimana mekanismenya, tentu akan kami carikan formula yang tepat, agar mereka tetap dipertahankan," tuturnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Berau untuk terus memaksimalkan serapan anggaran tahun 2022.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak OPD yang belum maksimal melakukan serapan anggaran dengan baik.

Sri Juniarsih memaparkan, sudah memasuki semester 2 anggaran tahun 2022, serapan anggaran masih sangat rendah.

Baca juga: DPRD Kaltim Dukung Tidak PHK Honorer

Sehingga pimpinan OPD dan jajarannya harus lebih memaksimalkan serapan anggaran sesuai dengan tahapan. Itu juga sebagai tolok ukur dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

"Serapan anggaran per Mei 2022 itu baru 21,75 persen. Artinya dari Rp 2 triliunan pagu dana, yang baru terserap baru Rp 400 miliar. Ini merupakan angka yang masih jauh dari yang seharusnya. Saya minta setiap OPD menindaklanjuti itu," tuturnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.