Masa Jabatan Kurang Setahun, Isran Noor Minta Proyek Rumah Layak Huni buat Warga Kaltim Dikebut

Pemprov Kaltim sendiri juga telah membentuk tim badan pengelola yang diketuai oleh mantan Kadis PUPR Kaltim. 

Baca juga: Berikut Kendala Pembangunan Rumah Layak Huni di Kalimantan Timur

Tahun Ini Dibangun 508 Unit, Pakai Dana CSR

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mematangkan rencana membangun rumah layak huni untuk warga kurang mampu.

Pembangunan rumah layak huni sendiri adalah hasil kolektif dari dana CSR perusahaan yang ada di Benua Etam.

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda saat ditanya, mengatakan pihaknya bersama badan pengelola tengah melakukan persiapan grounbreaking rumah layak huni. 

"Sudah ada persiapan, saya belum update tanggal berapa jadinya. Tahun ini dikerjakan," tutur Nanda, sapaan akrab Aji Muhammad Fitra Firnanda. 

Nanda kembali menegaskan, proyek tersebut dibangun bukan dengan dana APBD Kaltim, melainkan dana CSR perusahan.

"Tidak ada APBD Kaltim dialokasikan, semua full dari dana CSR," terangnya.

Baca juga: Rumah Layak Huni di 10 Kabupaten/Kota Bakal Dibangun Tahun Ini, Pemprov Kaltim Tunggu Dana CSR

Sementara, Ketua Badan Pengelola Pembangunan RLH Kaltim, Taufik Fauzi, memberberkan bahwa pihaknya sudah melakukan identifikasi dan verifikasi pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH).

Terdapat lima daerah yang telah diverifikasi seperti Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara.

"Saat ini sudah dilakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon penerima pembangunan RLH. Yang jelas tahun ini kurang lebih 508 unit siap dibangun," ujarnya.

Dia belum dapat merincikan berapa jatah rumah layak huni per kabupaten/kota.

Pasalnya, verifikasi dan identifikasi masih berjalan di beberapa daerah.

Salah satunya Kota Samarinda, yang mendapat jatah 41 unit rumah layak huni tersebar di seluruh kecamatan.

Baca juga: Gubernur Isran Noor Tinjau Rumah Layak Huni di Lamaru Balikpapan

"Kami sampaikan ke calon penerima RLH adalah mereka berpenghasilan rendah, mempunyai lahan sendiri dan tentunya tidak memiliki rumah layak huni atau saat pendataan calon penerima tinggal di rumah tersebut," kata Taufik.