Kementerian ATR/BPN Yakin 800 Hektar Lahan IKN Nusantara Segera Dibebaskan, tak Ganggu Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) memastikan pembebasan lahan tidak akan mengganggu proses pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.

Terkait dengan keberadaan 800 hektar lahan di IKN Nusantara Kaltim yang belum dibebaskan, menurut Kementerian ATR/BPN akan segera selesai dalam waktu dekat.

Menurut juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teguh Hari Prihatno, sebanyak 800 hektar lahan di IKN Nusantara Kaltim tersebut masih dalam tahap pembebasan.

Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara ( IKN ) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Untuk IKN di Kaltim, telah diberi nama IKN Nusantara.

Lokasi IKN Nusantara di Kaltim ini meliputi sejumlah kabupaten/kelurahan di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara ( PPU ) dan Kutai Kartanegara ( Kukar ).

Kementerian ATR/BPK memastikan lahan seluas 800 hektar yang akan dibebaskan tersebut akan selesai dalam waktu dekat.

Meski demikan, Teguh tidak membocorkan kapan proses pembebasan 800 hektar lahan di IKN itu bisa tuntas.

Baca juga: Daftar Proyek Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim yang Sudah Buka Tender, Jalan hingga Rumah Menteri

"Oh iya itu yang masih dalam proses dibicarakan dengan kementerian dan tidak terlalu lama akan selesai," jelas Teguh usai konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (26/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Teguh pun memastikan, proses ini tidak akan mempengaruhi pembangunan di ibu kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

Sebab, pembangunan di IKN pun dilaksanakan secara bertahap.

Jadi, juga didasari dari yang mana proyek-proyek yang diprioritaskan terlebih dahulu.

"Jadi sekali lagi, ini kan targetnya sampai (tahun) 2024 dan itu juga tidak serta merta bahwa itu 100 persen lahannya dibutuhkan," ungkap Teguh menambahkan.

Tidak hanya Kementerian ATR/BPN, melainkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) juga akan segera bertindak hingga bisa mencapai target pemindahan IKN tahun 2024 tidak menemui masalah.

Sebelumnya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengungkapkan, 800 hektar lahan bermasalah di IKN terletak di kawasan induk pusat pemerintahan.

Raja mengatakan, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebetulnya seluas 256.000 hektar.

Baca juga: Bappenas Kaji Moda Transportasi Alternatif di IKN Nusantara Kaltim, Kereta Gantung Dijajaki

Namun, dari luas tersebut, hanya 6.000 hektar yang masuk dalam kawasan induk pemerintahan pusat.

"Nah dari 6.000 hektar itu diidentifikasi oleh teman-teman di (Kementerian) ATR/BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektar," terang Raja.

Masalah yang terjadi di kawasan tersebut bermacam-macam, mulai dari masih aktifnya Hak Guna Usaha (HGU) sampai adanya hak kepemilikan tanah secara pribadi.

Pembangunan Tahap Pertama  di KIPP

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan istana kepresidenan dan sejumlah kantor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk tahap pertama pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Area KIPP tersebut memiliki luas sekitar 900 hektare.

“Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara," ujar Bambang dilansir dari siaran pers Otorita IKN, Rabu (6/7/2022) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Kemudian, akan dibangun pula berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: Menteri Bahlil Klaim Banyak Investor yang Minat Bangun IKN Nusantara di Kaltim, Negara yang Disebut

Selain itu, dibangun juga tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan.

Bambang melanjutkan, saat ini intensitas pembangunan di wilayah IKN juga sudah semakin meningkat.

Hal itu ditandai antara lain dengan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis Indonesia.

Selain itu, Otorita IKN bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat seiring pembangunan fisik yang segera dimulai.

"Penduduk lokal kami harapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan,” ungkap Bambang.

Sementara itu, untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja, Otorita IKN juga bekerjasama dengan Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan dalam membuat social mapping.

Tujuannya untuk mendata kebutuhan warga dan keahlian-keahlian yang dibutuhkan di IKN.

"Sehingga warga juga memiliki peluang kerja dan kesempatan yang lebih baik," ungkap Bambang.

Baca juga: UPDATE Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Bambang Susantono: Tahun Depan, Pengerjaan Skala Penuh

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.