Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Pemkab Kukar Sampaikan KUA dan PPAS TA 2022, Defisit Rancangan Perubahan PPAS Dapat Ditutup

Pemkab Kukar menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 kepada DPRD.

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Wabup H Rendi Solihin saat menyampaikan dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 kepada legislatif Kukar. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Bupati H Rendi Solihin menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, akhir pekan tadi.

Rendi Solihin mengatakan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD semester pertama tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, di antaranya terdapat saldo anggaran lebih tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan LKPD.

Baca juga: Bupati Ajak Pengurus e-Sports Kukar, Cetak Prestasi dan Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian asumsi kerangka ekonomi makro, keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan pergeseran pagu sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

"Memperhatikan kondisi dan dinamika tersebut, Pemkab Kukar menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2022. Hal ini sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 162 ayat (1), bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah," ujarnya.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud, selanjutnya diformulasikan dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

"Memperhatikan berbagai asumsi dasar sebagaimana terurai dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS 2022, secara umum dapat disampaikan pendapatan daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,22 triliun. Namun peningkatan tersebut hanya berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 460,65 miliar," katanya.

Baca juga: Sekda Sunggono Buka Pusdiklat Paskibraka Kukar 2022

Kemudian, lanjut Rendi, belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 6,01 triliun.

Defisit dalam rancangan perubahan PPAS 2022 sebesar Rp 790,24 miliar.

"Namun defisit ini masih dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, yaitu Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Nilai SiLPA tersebut akan terkoreksi kembali berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD 2021," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved