KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Tengah, Kabarnya Ditangkap di Sekitar Gedung DPR, Bukan Ganjar Pranowo

Para pihak yang diamankan saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Salah satu lokasi yang disebut menjadi lokasi OTT KPK adalah di sekitar Gedung DPR, Jakarta.

Baca juga: ALASAN Sebenarnya Mardani Maming Menghilang Sebelum Serahkan Diri ke KPK, Tolak Dikatakan Buronan

Sekjen DPR RI Indra Iskandar sudah buka suara soal kabar yang menyebut ada OTT KPK di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Indra mengungkapkan, dirinya mendapatkan kabar sekira pukul 16.00 WIB, ada dua mobil yang dipepet ke gerbang DPR yang ada dekat lapangan tembak, satu di antaranya mobil Toyota Kijang Innova berpelat G.

"Mobil itu dipepet ke dekat pagar lapangan tembak, terus didorong terus sampai ke arah pintu gerbang belakang DPR," kata Indra kepada wartawan, Kamis.

Indra melanjutkan, setelah dipepet, ada kabar bahwa ada dua orang yang dipindahkan ke dalam mobil yang memepet tersebut.

Dari informasi yang didapatnya, orang yang dipindahkan itu mengenakan baju bertuliskan "Pemalang" di bagian dada.

Baca juga: Beber Daftar Panjang Buron KPK, Mata Najwa: DPO Sebelumnya Belum Tertangkap, Sekarang Ada Lagi Baru

Minta Pegawainya Tak Korupsi

Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo diketahui baru melantik Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemalang, Slamet Masduki menjadi Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah di Ruang Aula BKD Pemalang, Rabu sore (10/8/2022).

Ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan usai Sekda sebelumnya, Mohammad Arifin ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimsus Polda Jateng dalam kasus korupsi pembangunan proyek jalan Kabupaten Pemalang tahun 2010.

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo menyampaikan pengisian kekosongan jabatan Sekda tersebut sangat penting dilakukan karena tugas dan wewenang Sekda sangat menentukan jalannya organisasi pemerintahan.

Bupati juga mengingatkan kepada semua jajarannya untuk menghindari perilaku korupsi.

"Kami juga memberikan masukan terutama Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai pengawas internal untuk memberikan peringatan dan pengawasan.

Baca juga: KPK Kembangkan Kasus Mantan Gubernur Sulsel, Pegawai BPK Diduga Terima Rp 300 Juta

Lebih baik kita mencegah (korupsi) karena kalau sudah terjadi tidak ada obatnya," ungkapnya usai acara pelantikan.