Penanganan Stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara Butuh Sinergi dan Kerja Sama yang Kuat

Pengentasan stunting di Kutai Kartanegara perlu sinergi dan kerja sama yang kuat dalam melaksanakan progam-progam pencegahan stunting.

Editor: Diah Anggraeni
HO
Pengentasan stunting di Kutai Kartanegara perlu sinergi dan kerja sama yang kuat dari semua pihak dalam melaksanakan progam-progam pencegahan stunting. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Periode 2022-2025 dan telah menetapkan desa/kelurahan lokasi lokus intervensi tahun 2022 pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi.

Pada tahun 2022 ini, Pemkab Kukar mempunyai target prevalensi stunting pada tahun 2022 sebanyak 21,89 persen, tahun 2023 di angka 18.13 persen, dan tahun 2024 di angka 14.42 persen.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sri Lindawati, S.Sos., M. Kes. menegaskan, keberhasilan dalam mengentaskan stunting di Kukar perlu dibangun dengan bersinergi dan kerja sama yang kuat dalam melaksanakan progam-progam pencegahan stunting.

"Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini disahkan pada tahun 2022 dan hadir di setiap tingkat kecamatan. Dari ini, lalu diturunkan lagi menjadi Tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari tiga unsur masyarakat yaitu bidan, kader KB, dan kader PKK yang masing-masing mempunyai tupoksi-nya. Perlu pembekalan seperti buku panduan atau petunjuk teknis yang diberikan kepada TPPS kecamatan dan TPK, serta evaluasi agar mencapai hasil kerja yang lebih optimal," jelas wanita yang akrab disapa Linda tersebut.

Baca juga: Pemkab Kukar Hibahkan Lahan ke Kemenag, Berkomitmen Cetak SDM Berkualitas

BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) telah membentuk TPK berjumlah 477 orang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kukar (18 kecamatan), 237 desa yang akan mendampingi keluarga-keluarga agar tidak berisiko stunting.

"Yang dilakukan TPPS Kecamatan adalah pendampingan yang berkaitan dengan pendataan dan evaluasi yang dilakukan perbulan oleh bidang pengendalian penduduk yang mengakomodir data-data tersebut," ungkapnya.

"Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara meminta untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait upaya pencegahan ke arah penurunan prevalensi stunting dan intervensi lainnya untuk perbaikan status kesehatan agar tidak memburuk yang memicu terjadinya stunting. Bupati dan sekretaris daerah sebagai ketua juga menyampaikan bahwa semua OPD yang dimotori oleh tim ini diharapkan bisa bersinergi dengan melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi-nya masing-masing. Sekecil apa pun intervensi program OPD yang terhadap pencegahan stunting diharapkan dapat dilakukan dengan optimal," tambah Linda.

"Saya sendiri sangat mengharapkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis antar OPD agar dapat mencapai satu tujuan yaitu penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara," tutupnya.

Baca juga: Tanoto Foundation Rayakan Hari Anak Nasional 2022 di 9 Rumah Anak SIGAP Kukar

Sementara itu, Senior Technical and Liaison Advisor Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation Widodo Suhartoyo menjelaskan, TPK mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Para anggota TPK merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting di Indonesia, karema mereka mempunyai tugas penting untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas anggota TPK, supervisi, mentoring dan monitoring anggota TPK harus tetap dilakukan secara reguler dan berkesinambungan,” tandas Widodo.

Berdasarkan data hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 26,4 persen.

Kukar merupakan salah satu dari tujuh Kabupaten dampingan Tanoto Foundation bekerja sama dengan Yayasan Cipta sebagai mitra pelaksana.

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk pendampingan pada pemerintah daerah untuk pendalaman strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan stunting.

Enam Kabupaten dampingan Tanoto Foundation lainnya yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Garut, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat. (*)

Artikel ditulis oleh Ceria Nur Agist, District Officer Yayasan Cipta untuk program pendampingan teknis dan advokasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diimplementasi dengan dukungan penuh dari Tanoto Foundation.

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved