Warga Kubar Tanggapi Soal Mahar Politik dan Penggunaan Hak Pilih Dalam Pesta Demokrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR  - Istilah kata "Mahar Politik" seolah bukan menjadi rahasia lagi bahkan menjadi hal yang wajib dipenuhi setiap anggota Partai Politik (Parpol) yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala daerah maupun calon anggota legislatif. 

Tak jarang, mahar Politik ini memberatkan sebagian calon yang kemudian berujung pada pembatalan niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota legislatif.

Warga Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur, Abdul Kairin memberikan tanggapannya terkait mahar Politik tersebut.

Menurut Abdul Kairin, mahar politik seharusnya dihilangkan saja karena sangat berpotensi membuka keran tindak pidana kejahatan berupa korupsi yang kemudian ke depan merugikan kita juga sebagai masyarakat.  

Baca juga: Kapal Wisata LOB Berau Dibolehkan Masuk, Tapi Tak Boleh Berhenti di Wilayah Terumbu Karang

" Terus terang kalau itu (Mahar politik) saya nda ikut-ikutan jadi saya hanya menggunakan hak pilih saya siapa kora-kira disitu yang dapat dipercaya memimpin daerah kita atau negara  sesuai hati nurani kita," ujarnya, Jumat (26/8). 

Saya terus terang saja sebenarnya tidak perlu karena itu kan berkaitan dengan akhlak moral kita jadi kalau kita ambil uangnya tetapi ternyata kita tidak memilih dia itu kan moralitas akhlak kita. Tetapi kalau itu pilihan saya juga dikasi uang ya kita ambil, tetapi kalau disuru ambil uang tetapi itu bukan pilihan kita ya saya nda mau pak karena itu sama saja membohongi orang lain, memang betul dia nda tau tapi Allah tau kita. 

Baca juga: Penukaran Tiket Sound Session di Pentacity Balikpapan Berujung Ricuh

Tetapi sebernya saya tidak mendukung ada mahar politik seperti itu kerana itu akan berpotensi membuka keran untuk melakukan tindak kejahatan seperti korupsi dan lain-lain karena untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan sebagai mahar politik tadi," ucapnya. 

Selain mahar politik, dia juga mengaku tidak pernah menyia-nyiakan hak pilihnya saat pemilihan kepala daerah, gubernur, anggota dewan, pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Sebab menurutnya sebagai warga negara Indonesia berhak danwajib menggunakan hak pilih. 

Baca juga: UU Pemasyarakatan Terbaru Disosialisaikan, Kepala Rutan Samarinda: Kabar Baik Buat Kita Semua

" Kita selaku warga negara Indonesia ada Hak untuk memilih, jadi kalau kita tidak memilih itu rugi besar bagi saya karena hak suara saya tidak tersalurkan. 

Tidak pernah golput kita, sejak aturan pemilihan pesta demokrasi di Indonesia diberlakukan saya tidak pernah golput dan selalu menggunakan hak suara saya untuk memilih.

" Jadi kita ada beberapa yang calon ya, ada di daerah, provinsi, ada yang pusat itu selalu saya memilih. Terlepas daripada ada calon yang dijagokan disitu karena sebagai warga negara Indonesia kota berhak dan wajib menggunakan hak pilih kita," pungkasnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.