PKS Desak Pemerintah Stop Sementara Anggaran untuk IKN dan Kereta Cepat, Dialihkan pada Subsidi BBM

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah didesak untuk menghentikan anggaran proyek Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dan kereta cepat.

Desakan untuk stop anggaran proyek IKN Nusantara dan kereta cepat ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto.

Menurutnya, anggaran proyek IKN Nusantara dan kereta cepat tersebut dapat dialihkan untuk subsidi bahan bakar minyak ( BBM ) subsidi. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta anggaran IKN Nusantara dan kereta cepat Jakarta-Padalarang dialihkan  untuk menambah subsisi BBM jenis Pertalite dan Bio Solar. 

Mulyanto juga menyinggung kuota BBM subsidi yang terancam habis pada Oktober-November mendatang.

Menurutnya,  ketersediaan BBM subsidi dalam jumlah yang cukup lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut. 

Senin (8/8/2022) kepada wartawan mengatakan, "Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp152,2 triliun menjadi Rp502,4 triliun."

Mulyani menilai, anggaran proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Padalarang tidak terlalu urgen dan dibutuhkan untuk masyarakat. 

Baca juga: Wacana Harga Pertalite Naik, Politisi Demokrat: Efisiensi Anggaran, Kereta Cepat dan IKN Disebut

"Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu ya sudah disetop saja, ini pandangan kami.

Misalnya proyek IKN baru kalau enggak urgensi, ya hentikan.

Juga proyek kereta cepat, kenapa harus tergesa-gesa gitu?" katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.tv.

Mulyanto menambahkan, program subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional.  

Apalagi saat ini, sambungnya, masyarakat tengah dihadapkan pada masalah kenaikan harga berbagai jenis bahan pangan atau sembako.

"Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan," katanya.

Demokrat Minta Pemerintah Efisiensi Anggaran

Hal serupa juga disampaikan politisi senior Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan atau akrab disapa Syarif Hasan

Menurut Syarif Hasan, Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran, dua proyek infrastruktur disorot yakni Kereta Cepat dan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kalimantan Timur ( Kaltim ).

Baca juga: Rincian 28 Proyek Pembangunan IKN Nusantara Kaltim Tahun 2022 dengan Alokasi Dana Rp 5,1 Triliun

Politisi Demokrat tersebut menyebut kedua proyek yakni Kereta Cepat dan IKN Nusantara di Kaltim awalnya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

Sebelumnya, wacana harga Pertalite naik ini disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Syarif Hasan mengingatkan Pemerintah, kenaikan harga Pertalite haruslah menjadi alternatif terakhir. 

Sebaiknya, menurut Politisi Demokrat ini, Pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite.

Pemerintah diminta mengevaluasi komponen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak terlalu dibutuhkan.

Senin (22/8/2022), Syarif Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat mengatakan, "Kita tahu ada beberapa proyek infrastruktur yang mungkin bisa ditunda.

Seperti kereta api cepat yang minta supaya biayanya itu ditanggung oleh APBN oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah China mintanya begitu, ya kan."

Selain proyek kereta cepat yang dibebankan ke APBN, Syarif juga mengatakan perlu ada evaluasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: BBM di Malaysia Lebih Bagus dari Pertalite dengan Harga Lebih Murah, Ini Rahasianya

"Karena apa IKN juga kan (awalnya) bukan dari APBN, tapi sekarang ternyata dari APBN kan.

Nah ini juga perlu dilakukan evaluasi,” ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Pemerintah Bakal Naikkan Harga Pertalite, Demokrat Singgung Efisiensi Anggaran hingga IKN.

"Jadi lagi-lagi, kami beranggapan itu (kenaikan BBM) adalah alternatif terakhir kalau harus dilakukan," lanjut Syarif.

Kenaikan BBM Picu Inflasi

Syarif mengatakan kenaikan harga BBM bakal memicu sulitnya menjaga distribusi energi itu, yang pada akhirnya memicu kenaikan angka inflasi. 

"Kalau bbm naik, distribusi akan semakin meningkat. Jadi akan sulit untuk dihindari, inflasi pasti akan naik," ujarnya.

Untuk itu, Syarif meminta pemerintah mempertimbangkan segala risiko sebelum menaikkan harga BBM.

"Kalau inflasi naik lagi rakyat makin sulit lagi. Dan inflasi tidak mengrnal yang miskin, semua rakyat akan mengalami," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu menyatakan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi, terutama jenis Pertalite, pada pekan ini.

Luhut menyebut Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi)," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat lalu seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini.

Kita jauh lebih murah dari yang lain, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucapnya.

Kuota BBM Subsidi Berpotensi Habis

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite maupun Bio Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang. 

Hal ini menyusul rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

BPH Migas mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. 

Sementara kuota Bio Solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL.

Adapun realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL.

Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL. 

Baca juga: Progres Jalan Lingkar Sepaku yang merupakan Akses Utama ke IKN Nusantara Kaltim yang sedang DIbangun

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.