Wabup Ikuti Rapat Koordinasi Bersama Kemendagri, Pemkab dan TPID Siap Tekan Inflasi

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari ruang kerja wabup, Senin (5/9/2022).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian.

Rakor ini bertujuan membahas langkah konkret, sebagai tindak lanjut dari arahan presiden pada rakornas, pengendalian inflasi 2022.

Baca juga: Diresmikan Bupati dan GM PLN UIW Kaltimra, Delapan Kampung di Mahulu Diterangi Listrik 24 Jam

Juga sosialisasi kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan kebijakan recofusing 2 persen DAU dan kebijakan penggunaan dana bansos.

Rakor menghadirkan narasumber Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, jaksa agung dan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta diikuti pula gubernur, bupati/walikota se-Indonesia serta jajaran TNI dan Polri.

Usai mengikuti rakor, Wabup Yohanes menyampaikan, rakor membahas bagaimana mengendalikan inflasi di daerah akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi intinya masing-masing daerah di minta bersiaga untuk menangani inflasi. Secara bersama kita menanganinya mulai dari tingkat kampung, kabupaten, provinsi sampai pemerintah pusat," ungkap Wabup.

Baca juga: Bupati Mahulu Percepat Pembangunan Pertanian, Bahas dengan Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono

Oleh sebab itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mahulu harus lebih aktif dan peka setiap saat, mengawasi kenaikan harga atau kendala distribusi barang, terutama sembako ke Mahulu.

Tim ini segera bergerak mengatasi.

"Apabila ada penimbunan salah satu produk kebutuhan masyarakat, tim ini segera berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menanganinya. Ini juga menjadi salah satu isu dalam rakor. Ditekankan, pemda bekerja sama untuk menekan inflasi jangan sampai semakin tinggi. Apalagi pascakenaikan harga BBM. Maka waktu dekat kita bersama tim TPID Kabupaten Mahulu, akan segera mengadakan rapat," ujarnya.

Wabup menambahkan, terpenting juga harus adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai skema-skema bantuan sosial, yang sudah digulirkan oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat perlu mendapat sosialisasi supaya tidak mendapat informasi yang kurang jelas, yang menimbulkan persepsi keliru. Contohnya, kebijakan BBM naik ini, sudah ada penghitungan dari pemerintah, bukan menghilangkan subsidi, namun subsidi diberikan secara langsung kepada penerima manfaat, dan tepat sasaran," jelas wabup.

Baca juga: Wabup Mahulu Minta BPJS Kesehatan Evaluasi JKN

Wabup juga mengimbau masyarakat Mahulu agar selalu mendukung kebijakan dari pemerintah.

Sebab, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sudah ada penghitungan dan semata-mata demi kepentingan orang banyak.

"Para pengusaha atau para pedagang juga tetap semangat. Terus memastikan ketersediaan barang-barang, khususnya sembako. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas penimbunan produk misalnya BBM atau kebutuhan pokok lainnya agar segera melaporkannya, karena itu bisa menimbulkan inflasi tinggi di daerah khususnya daerah Mahulu," tandasnya. (adv)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.