Yusril Ihza Mahendra Dipanggil Jokowi, Bahas Aspek Hukum IKN dan Diminta Segera Temui Kepala Otorita

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memanggil pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB ) Yusril Ihza Mahendra untuk membahas pembangunan IKN Nusantara Kaltim.

Dalam pembahasan terkait IKN Nusantara di Kaltim ini, Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya soal pembangunan IKN.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra diminta Jokowi agar segera menemui Kepala Otorita IKN. 

Pertemuan Yusril Ihza Mahendra dengan Presiden Jokowi ini dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Setelah pertemuan dengan Jokowi, Yusril Ihza Mahendra mengungkap sejumlah poin yang dibahas. 

Menurut Yusril Ihza Mahendra, dalam pertemuan tersebut dibahas percepatan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim. 

"Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu.

Masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan," kata Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan usai pertemuan dengan Jokowi. 

Baca juga: Isu Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Jadi Pembahasan Prioritas Menpan RB Baru

Ia juga menuturkan, pembicaraan pada Senin pagi merupakan tindak lanjut atas pembicaraan yang dilakukan enam bulan lalu.

Saat itu, sudah banyak pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan IKN.

"Dan presiden mempersilakan dilakukan. Dan beliau meminta kepada saya agar dalam waktu dekat ini saya berbicara dengan Pak Kepala IKN Bambang Susantono," ungkap Yusril Ihza Mahendra seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Yusril melanjutkan, dalam pertemuan hari ini Presiden Jokowi juga menjelaskan soal aspek hukum IKN yang sudah ada.

Apabila diminta untuk membantu analisis dan menyusun draf analisis, dirinya akan membantu.

"Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting mungkin saya bisa membantu," tambah Yusril.

Selain itu, menurut Yusril, jika badan usaha milik negara ( BUMN ) yang membangun ibu kota baru, dikhawatirkan akan selesai dalam waktu yang lama.

"Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yang dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Bahlil Yakin Pembiayaan IKN hanya 20 Persen yang Gunakan APBN, Optimis Banyak Negara akan Investasi

Jadi kalau BUMN bangun kota baru nanti enggak jadi-jadi," kata Yusril seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Tapi kalau BUMN membangun kompleks pemerintahan itu, memang sudah tugasnya," tuturnya.

Dia mengungkapkan, sejak enam bulan lalu pihak swasta sudah banyak yang menyampaikan keinginannya ikut terlibat dalam pengembangan IKN.

Hal tersebut pun juga sudah disampaikannya kepada Presiden Jokowi.

Yusril pun berpandangan, tanpa swasta pengembangan IKN akan susah dilakukan.

"Tanpa swasta kan susah men-develop IKN ini.

Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan.

Dan tentu akan dikerjakan dengan BUMN," tuturnya.

Baca juga: Bakal Suplai Listrik ke IKN Nusantara, Amdal PLTA Kayan Disorot Aktivis Lingkungan

"Tetapi, untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya Ibu Kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta," jelas Yusril.

Dia pun menjelaskan, dari sisi legal formal, memungkinkan bagi pihak swasta untuk ikut membangun IKN.

Sebab, dalam peraturan hukum sudah ada blok-blok yang dipersiapkan Otorita IKN kepada swasta untuk membangun Kota Nusantara.

"Ya sangat memungkinkan dan memang sudah ada blok-blok sudah dipersiapkan oleh otorita yang di mana diserahkan kepada swasta untuk men-develop itu," tutur Yusril.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin pagi, dibahas soal percepatan pembangunan IKN dari sisi hukum.

"Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu.

Masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan," ujar Yusril kepada wartawan usai pertemuan.

Dia menuturkan, pembicaraan pada Senin pagi merupakan tindak lanjut atas pembicaraan yang dilakukan enam bulan lalu.

Saat itu sudah banyak pihak swasta yang ingin terlibat dalam pembangunan IKN.

"Dan presiden mempersilakan dilakukan.

Dan beliau meminta kepada saya agar dalam waktu dekat ini saya berbicara dengan Pak Kepala IKN Bambang Susantono," ungkapnya.

Yusril melanjutkan, dalam pertemuan hari ini Presiden Jokowi juga menjelaskan soal aspek hukum IKN yang sudah ada.

Apabila diminta untuk membantu analisis dan menyusun draf analisis, dirinya akan membantu.

"Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum ataupun drafting mungkin saya bisa membantu," tambah Yusril.

Baca juga: Akademisi Unmul Sebut Kenaikan BBM sebagai Politik Tumbal untuk Pembiayaan IKN 

(*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.