Menteri ATR/Kepala BPN Janji Perhatikan Hak Masyarakat Adat di IKN, terus Kerja Sama dengan KLHK

"Saya pastikan akhir tahun 2022 semua sudah selesai dan kita akan terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam penyelesaian RDTR bagi kawasan strategis IKN," jelasnya.

Baca juga: Struktur Badan Otorita IKN Nusantara Digodok, Paling Lambat Rampung Akhir 2022

Namun apabila ada permasalahan di IKN terkait tata ruang dan pengadaan tanah, dia meminta untuk terus dipantau dan diselesaikan dengan baik.

"Bangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan instansi-instansi terkait," kata Hadi kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Kaltim.

Sebagai informasi, wilayah daratan IKN memiliki luas 256.142 hektar yang terdiri dari:

- Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) seluas 199.962 hektar

- Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) seluas 56.180 hektar

- Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.

Adapun KIPP terbagi menjadi KIPP 1A (Pemerintahan Inti), KIPP 1B (Pemerintahan Pendidikan), dan KIPP 1C (Pemerintahan Kesehatan).

Daftar 9 RDTR IKN yang Ditarget Selesai 2022

Berikut rincian sembilan WP IKN sekaligus peruntukkannya:

Baca juga: EKSKLUSIF - IKN Nusantara tak Bebas Gempa, Ahli Bangunan dan Jembatan Beber Adopsi Teknologi Jepang

- WP IKN KIPP 6.671 hektar.

Diperuntukkan pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, diplomatic compound, dll), pertahanan dan keamanan, serta perumahan dan permukiman (termasuk rumah negara).

- WP IKN Utara 12.067 hektar.

Diperuntukkan pusat riset dan inovasi, pelayanan pendidikan tinggi, pusat perkantoran, dan pariwisata.

- WP IKN Barat 17.206 hektar.