Berita Kaltim Terkini

Tarif Sewa Aplikasi Ojol Maksimal 15 Persen, Pemprov Kaltim Tampung Aspirasi Mitra Pengemudi

Pemprov Kaltim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Terkait tarif sewa aplikasi ojek online

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Kepala Dishub Kaltim, Yudha Pranoto .TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Pemprov Kaltim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Terkait tarif sewa aplikasi ojek online (ojol)

Kenaikan tarif ojol yang sudah ditetapkan Kemenhub RI berlaku sejak 11 September 2022 lalu. 

Tarif baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. 

Dalam keputusan ini, juga ditetapkan biaya sewa penggunaan aplikasi ditetapkan paling tinggi 15 persen dari sebelumnya 20 persen.

Namun demikian, diakui Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Aksi Roda Dua (DPD Garda) Kaltim, Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos) dan Pengurus Pusat Tepian Driver Online (PP TDO), para mitra pengemudi yang bernaung di organisasi ini terkait tarif sewa belum diterapkan sesuai regulasi yang berlaku.

Baca juga: Ojol juga Dapat! Cek Daftar Nama Penerima Bansos 2022 BLT BBM dan UMKM, Login eform.bri.co.id/bpum

Baca juga: Sempat Mengeluh Sesak Nafas, Seorang Ojol di Samarinda Seberang Ditemukan Tewas

Baca juga: Terdampak Langsung Kenaikan BBM, Komunitas Ojol Terima Bantuan Sembako dari Polda Kaltim

Tidak hanya aplikator yang akan merugi, dalam jangka panjang pemotongan biaya sewa aplikasi akan berdampak pada berkurangnya insentif mitra pengemudi.

Kepala Dishub Kaltim, Yudha Pranoto sendiri mengaku, jika aturan tersebut belum juga diterapkan, sanksi pencabutan izin operasi bisa saja dilakukan pihaknya.

Pemotongan biaya sewa aplikasi yang dinilai organisasi ojol di Kaltim dan Samarinda memberatkan mitra pengemudi, meski ada kenaikan tarif jasa per zona yang telah ditetapkan Kemenhub RI, aspirasi tersebut diakui Yudha, akan dilaporkan ke Gubernur Kaltim.

"Saya rencana memanggil tiga operator itu, terkait dengan tuntutan 15 persen itu. Serta akan melaporkan juga ke Pak Gubernur apa yang menjadi tuntutan (ojol yang sempat berdemo)," terang Yudha, Rabu (28/9/2022) malam.

Menyinggung potensi sanksi yang akan diterapkan, pihaknya juga akan mengacu pada aturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kemenhub RI.

"Ya kita akan cabut izin kalau tidak bisa menurunkan 15 persen ini. Karena sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah pusat kan," lanjutnya.

Namun demikian Yudha tidak serta merta langsung mencabut izin operasi tiga aplikator yang beroperasi di Kaltim.

Pihaknya secara bertahap akan menyurati dan memberi pilihan sebelum tindakan tegas (pencabutan izin operasi) dilakukan pihaknya.

Baca juga: Tarif Ojol Terbaru yang Mulai Berlaku Hari Ini, Minggu 11 September 2022, Ada 3 Zona

"Tentunya teguran dulu, kalau tidak bisa melakukan, kita beri opsi, apakah masih ingin beroperasi atau cabut (izin)," pungkas Yudha. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved