EKSKLUSIF Kini jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Cerita Pernah Digeser dari Ketua Komisi

TRIBUNKALTIM.CO - Pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK kepada Hasanuddin Masud menyisakan polemik.

Makmur HAPK memilih melawan, sedangkan Hasanuddin Masud mengaku hanya menjalankan perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hasanuddin Masud menyatakan keputusan pergantian ada di tangan DPP Partai Golkar.

“Saya waktu itu diperintah untuk geser dari Ketua Komisi 3 menjadi anggota biasa, memang partai menentukan itu. Kita hargai DPP, kita hargai fraksi, kita hargai DPD 1, dan memang harus seperti itulah berpartai. Kalau enggak, kita bikin partai sendiri saja,” kataya dalam talkshow Tribun Kaltim Series dengan tema "Hasanuddin Menyalin Sejarah", di Youtube Tribun Kaltim Official, 27 September 2022 lalu.

Lalu bagaimana kondisi Golkar Kaltim saat ini, simak petikan wawancara ekslusif Tribun Kaltim dengan Hasanuudin Masud berikut ini.

Sejak kapan Bapak menerima kabar penggantian Ketua DPRD?

Itu satu tahun lalu sudah didengungkan di internal Golkar. Ini kan keputusan bukan di kita, semua keputusan diambil di fraksi Golkar.

Baca juga: EKSKLUSIF - Polemik Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud: SK Menteri tak Keluar jika Melanggar Aturan

Baca juga: EKSKLUSIF Tak Hadiri Pelantikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Tepis ada Gap dengan Isran Noor

Apakah sejak awal sudah ‘skenario’ dua setengah tahun Pak Makmur, lalu dilanjutkan Bapak?

Ngga. Itu hanya tatib kita, boleh itu evaluasi oleh fraksi terhadap ketua dan itu juga keputusan kembali di DPP bukan di kita. Keputusan diambil di DPP lewat mahkamah partai di sana keputusan SK harus ditandatangani Ketua Umum.

Tidak ada rekomendasi dari DPD 1 ke DPP untuk pergantian itu ?

Tidak ada. Tapi kita mengirim nama-nama, dievaluasi oleh DPP, lalu direkomendasikan untuk Golkar Kaltim ke depan

Mengapa mengambil jalan mengganti Ketua DPRD di tengah periode?

Aturan kita ada di tata tertib, boleh ada pergantian pergeseran AKD itu dua setengah tahun. Tapi tidak mesti dua setengah tahun. anytime bisa kalau ada evaluasi, itu kan secara teknis ya.

Jadi bukan bahwa SK 2019 sampai 2024 terus tidak boleh diganti. Bisa saja kalau tidak secara regulasi mungkin sakit ya kan, atau meninggal dunia, halangan tidak tetap dan ya perintah partai.

Kita berpartai harus punya kelegowoan, kita ini kan petugas partai, apapun yang disuruh partai itulah yang kita jalankan.

Nah saya juga karena diperintahkan oleh partai. Jadi saya kira saya nothing to lose.

Dari tiga hal yang menyebabkan seorang ketua bisa diganti, apa yang ada pada Pak Makmur?

Itu internal ya, karena sensitiflah kalau di kami. Tentu ada hal apakah masalah-masalah apa kita tidak tahu banyak, tentu ada alasan yang dianggap urgent sehingga DPP melakukan pergantian.

Berarti murni sebenarnya keputusan DPP?

Ya. Saya kira itu, tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi ya, nanti kita ketemu face to face lah ya.

Bagaimana tanggapan Bapak dengan sikap Pak Makmur HAPK yang melawan ‘perintah’ DPP Golkar namun masih menjadi kader?

Ya, itu hak pribadi beliau. Tentu ada pertimbangan ya, kalau saya pribadi kalau memang perintah ya kita laksanakan.

Saya waktu itu diperintah untuk geser dari Ketua Komisi III menjadi anggota biasa, memang partai menentukan itu. Mungkin kinerja kita kurang ya kita evaluasi diri.

Kita hargai DPP, kita hargai fraksi, kita hargai DPD 1, dan memang harus seperti itulah berpartai. Kalau enggak, kita bikin partai sendiri saja.

Artinya itu hak Pak Makmur mengajukan gugatan?

Boleh, itu hak pak Makmur nanti dinilaikan. Ada yang menilai, bukan kita

Bagaimana sebenarnya kondisi internal Golkar terutama di DPD 1 Kaltim?

Baik, di 12 orang ini baik, bahkan pak Makmur juga sudah mulai ada tempat juga di sini sudah punya ruangan sendiri ya kan cuma saya nggak tahu di luar.

Bahkan kita menginginkan ke depan Golkar akan bertambah jumlah kursinya. Bukan 12 kursi lagi kita punya target bisa sampai lebih daripada 12 kursi.

Berapa pak kalau kita bicara 2024?

Kalau bisa 16 kursi, kalau enggak bisa ya kita bertahan di 12. Makanya ini harus dikondusifkan lagi nih Golkar ini.

Daerah mana yang akan dikuatkan?

Balikpapan pasti kita akan tambah, Samarinda dan Kukar, Insya Allah.

Bagaimana secara pribadi hubungan bapak dengan Pak Makmur?

Saya menganggap beliau itu orangtua saya, dia guru, guru senior kita di partai. Ya saya tidak ada masalah secara pribadi ya.

Karena ini adalah keputusan partai, kalau saya menolak saya dianggap tidak melaksanakan tugas, jadi saya tetap melaksanakan perintah itu walaupun tentu ada yang pro dan kontra, itu biasa.

Artinya seperti buah simalakama?

Iya, tidak kita dilaksanakan kita dianggap tidak laksanakan perintah. Kita laksanakan, dengan orang yang selama ini kita anggap sebagai orangtua, sebagai guru tapi (malah berpolemik).

Itulah politik ya, pilihan memang harus siap dengan segala konsekuensinya.

Bagaimana bapak melihat kepemimpinan Pak Makmur selama 3 tahun?

Secara pribadi baik ya. Relationship dengan teman-teman, dengan kemitraan bagus. (Kalau) Untuk kebijakan-kebijakan itu kan tidak bisa kita campuri karena kita anggota-anggota.

Beliau yang mengkoordinir kita-kita yang punya gaya dan style yang berbeda

Mungkin saya akan berbeda dengan beliau, ndak mungkin sama nanti kepemimpinannya.

Tapi satu tujuan bahwa kita menginginkan secara kepartaian kita besar dan secara pengabdian kepada masyarakat khususnya Kalimantan Timur itu juga bisa berjalan dengan baik

Mungkin statement dari bapak untuk meredakan kegaduhan yang saat ini masih terjadi?

Saya menginginkan, terutama insan pers yang tentu bisa memberikan penyegaran pada masyarakat dan mengedukasi politik yang benar. Bahwa mekanisme pergantian Ketua DPRD ini sudah dilaksanakan.

Tidak mungkin pemerintah mengambil langkah-langkah yang melanggar regulasi, karena pasti ada dampak di belakangnya. Dan berapa kali saya konsultasikan, (mekanisme) ini sudah benar atau tidak.

Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya kita dan golongan. Dan ini dianggap sudah benar, kalau nanti ada yang salah di kemudian hari saya sudah konsultasi untuk Kemendagri.

Bahwa (pergantian Ketua DPRD ) ini memang sudah sesuai mekanisme.

Lebih baiknya nanti bisa dikonsultasikan kemendagri juga atau ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ya bahwa ini mekanisme sudah benar.

Harapan saya sih ke depan ya Istiqomah, itu memang berat ya. Tapi yang enak itu Istirahat, waktunya Istirahat ini.

Jika diberi pilihan di 2024, ingin maju legislatif atau sebagai kepala daerah?

Ini pertanyaan menarik. Saya tentu mensyukuri apa yang diberi. Kalau saya memang di DPRD, diwajibkan semua harus untuk menambah kursi.

Jadi tetap masuk ke legislatif dulu, untuk itu sudah perintah kita tetap di legislatif, kalaupun nanti (ada perintah) di eksekutif, kita akan mendaftar lagi.

Tapi di 2024 ini waktunya singkat antara legislatif dan Pilkada, fokusnya bapak ke mana?

Kita belum tahu ini. Semuanya kan harus ya dikoordinasikan, karena kalau pilihan pribadi agak susah. Kita punya keluarga, terus teman-teman partai, semua tentu punya pertimbangan-pertimbangan.

Untuk saat ini saya belum bisa pastikan saya ke mana. Yang pasti saya pasti mendaftar di legislatif dulu. Kalaupun nanti ada perintah, insya Allah kita terpilih lagi, misalnya dapat kursi saya harus memimpin satu wilayah atau daerah, itu kita akan bicarakan lagi. (Tribun Kaltim/Fatimah Annazwa-Bagian 3-Selesai)