Ketua Komisi IV DPRD Sri Puji Astuti Ingatkan Integrasi Pengentasan Stunting di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan bahwa dalam menuntaskan persoalan stunting di Samarinda pemerintah perlu kerja terintegrasi.

"Karena stunting ini sudah jadi masalah nasional, masalah yang sangat serius karena ini masalah manusia," ujar Sri Puji Astuti Ketua Komisi IV DPRD Samarinda.

Ia mengatakan, bahwa jika tidak ditangani dengan baik, ia khawatir pada tahun 2030 dimana Indonesia mendapat bonus demografi.

Justru generasi mudanya adalah generasi yang mengalami gizi buruk.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Sebut Pola Hidup Masyarakat Jadi Kunci Tangani DBD yang Meningkat

Bukannya unggul karena bonus demografi justru menurutnya kita akan tertinggal dari negara lain jika demikian.

"Kita bakalan ketinggalan dengan negara negara lain," katanya.

Ia mengatakan saat ini di Samarinda dari 85 persen balita yang didata oleh Dinas Kependudukan dan Dinas Kesehatan, ternyata hanya 37,1 persen yang datang ke Posyandu.

"Berarti angka riil yang terdata di Posyandu dan disetor ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan berarti bukan angka pasti." ungkapnya.

Terlebih menurutnya stunting seperti fenomena gunung es, dimana yang dapat dilihat adalah stuntingnya, tetapi dibawahnya ada gizi buruk, gizi kurang, dan kemiskinan.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemkot Sosialisasikan Surat Edaran Terkait Insentif Guru

"Jangan sampai kita sibuk tangani stunting ternyata balita-balita kita banyak yang gizi buruk," ujar orang yang akrab disapa Puji itu.

Sehingga dalam mengatasi itu menurutnya perlu kerja berjenjang dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Di mana, di tingkat paling tinggi di Samarinda pengentasan stunting dipimpin oleh Wakil Wali Kota Rusmadi.

Sehingga menurutnya, Wawali haru fokus bekerja terintegrasi dan terkoordinasi dengan semua pihak terkait.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Minta Pemkot Tak Terlalu Lama Vakumkan PKL Tepian Mahakam Samarinda

"Dinas Kesehatan kalau ada stunting mengobati, lalu Dinas Pendidikan memberikan masukan ke dalam kurikulum untuk perbaikan gizi segala macam," jelasnya.

Di samping itu ia mengatakan perlu untuk pemerintah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada kader Posyandu di Samarinda.

Kemudian peran orang tua juga dibutuhkan sehingga sosialisasi kepada mereka terkait pernikahan usia dini, stunting dan makanan sehat juga perlu.

"Dispensasi nikah ini juga orang tuanya, jangan sampai ini kita nikahkan tetapi secara ekonomi dia tidak mapan, nanti bagaimana saat hamil dia, nanti dia bisa kekurangn zat besi," ujarnya.

Bahkan menurutnya pemerintah juga perlu untuk membuat regulasi yang menunjang pengentasan masalah stunting di Samarinda.

"Jadi tidak bisa itu dibebankan ke dinas kesehatan tapi semua stakeholder harus hadir termasuk DPRD," pungkasnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel