APBD Kukar Tahun 2023 Diketok Rp 7,2 Triliun, Gerindra Sorot Serapan Anggaran Pendidikan Rendah

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diketok Rp 7,24 Triliun.

Semua fraksi di DPRD Kukar pun menyepakati besaran APBD melalui rapat paripurna ke-12 dengan agenda laporan badan anggaran dan persetujuan Raperda APBD 2023.

Namun demikian, masih ada sejumlah catatan yang diberikan oleh beberapa fraksi. Salah satunya Gerindra yang menyoroti serapan anggaran rendah.

Melalui juru biacaranya, Maruf Marjuni, Gerindra menilai serapan anggaran sektor pendidikan tahun 2022 masih minim. Hal ini perlu menjadi evaluasi bersama.

Baca juga: Belum Ada Aturan Insentif Guru Ngaji, DPRD Kukar Dorong Perbup GEMA Dirampungkan

Baca juga: DPRD Kukar Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Abdul Rasid: Ini untuk Tingkatkan Iman dan Taqwa

Baca juga: 86 Kepala Desa di Kukar Dilantik, Ini Pesan Ketua DPRD Kukar soal Peran dan Tanggung Jawab

"Kami sangat berharap semua program di tahun 2023 yang menjadi prioritas pemerintah bisa dijalankan dengan maksimal," ujar Maruf, Jumat (28/10/2022) malam.

"Gerindra menekankan kepada OPD terkait (dinas pendidikan) untuk dievaluasi. Kami juga berpesan, bahwa pelajar dan mahasiswa di Kukar mengidamkan beasiswa yang belum cair," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Golkar melalui Andi Faisal. Ia pun menyoroti serapan anggaran yang menjadi bahan evaluasi dalam penggunaan APBD tahun 2022.

Menurutnya, serapan anggaran penting untuk menjadi perhatian, dikarenakan targer RPJMD program prioritas Pemerintah Kabupaten Kukar akan mendapat pengawasan dari legislatif.

"Semoga pergerakan APBD tahun 2023 ini bisa cepat dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat Kukar dimulai sejak awal tahun," jelasnya.

Sementara itu, mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Yani juga bersepakat mengenai besaran APBD tahun 2023 yang sudah diketok palu.

Fraksi PDI Perjuangan pun mengapresiasi bahwasannya penetapan APBD tahun 2023 bisa disampaikan tepat pada waktunya.

Besaran APBD tahum 2023 senilai Rp7,24 Triliun itu pun patut disyukuri. Fraksi PDI Perjuangan bahkan menargetkan pendapatan tahun 2023 bisa tembus hingga angka Rp8 Triliun.

Baca juga: DPRD Kukar Tampung Keluhan Warga Desa Sumber Sari soal Tolak Tambang

"Masih banyak potensi yang bisa digali. Termasuk dengan kerjasama pihak ketiga melalui CSR perusahaan di Kukar yang nilainya juga mencapai triliunan," kata Ahmad Yani.

Menurutnya, dengan menggunakan dana tersebut program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum didanai tahun 2023 bisa dipertimbangkan dengan dana CSR.

"Mohon APBD yang sudah disepakati bisa dilaksanakan tepat waktu, dari Januari 2023 sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kukar," pungkasnya. (*)