Silpa Anggaran Kaltim Rp 1 Triliun Lebih, Ketua DPRD Hasanuddin Masud: Itu Ada Masalah

"Itu ada masalah, nanti kita coba tanyakan. Banyak hal yang tidak bisa saya sebut satu persatu," tegas Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, Senin (14/11/2022) malam.

Baca juga: Silpa 2020 Capai Rp 2,95 Triliun, Gubernur Kaltim Isran Noor: Ngak Apa-apa Bagus

Melihat proyeksi APBD tahun 2023 ini Hasanuddin Masud juga berharap ada perubahan sistem yang baik dari eksekutif agar tidak terjadi Silpa.

Serta, Pemprov Kaltim diminta agar memperhatikan catatan anggota Dewan dalam Rapat Paripurna melalui interupsi yang dilayangkan.

"Di dewan kita berharap seperti yang disampaikan (interupsi) teman-teman dalam paripurna diadakan lelang awal.

Karena masalah waktu, kondisi cuaca, bisa berpengaruh kepada pembangunan yang tidak tepat waktu dan terjadi Silpa, kedepan mudah-mudahan tidak terjadi lagi," urainya.

Buat Penyangga IKN Nusantara Belum Cukup

Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang mewakili langsung Gubernur Isran Noor bersyukur telah disetujuinya APBD tahun 2023 oleh kedua belah pihak.

Dia juga mengatakan, angka Rp 17,20 triliun di APBD tahun 2023 merupakan tertinggi sepanjang pemerintahan provinsi Kaltim, tentu ini juga diharap berdampak pada kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau saya salah coba di cek, seingat saya dulu pernah Rp 15 triliun tertinggi, lalu turun naik," ungkap Hadi Mulyadi.

Sekarang Rp 17 triliun terbesar (dan tertinggi) sepanjang sejarah (Kaltim). "Tentu harapan kita anggaran besar ini semoga bermanfaat serta mensejahterahkan untuk masyarakat," kata Hadi Mulyadi.

Meski nilai APBD tertinggi sepanjang sejarah, menurut Wagub untuk menunjang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan ikut membangun daerah sekitarnya, nilai Rp 17 triliun, guna membangun Provinsi Kaltim yang luas belum lah cukup untuk mengcover setidaknya luasan yang ada.

Untuk itu, dia juga berharap andil pusat dalam pemberian bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau proyek investasi skala besar juga bisa diberikan kepada Bumi Mulawarman.

"Rp 17 triliun tetap kecil dibanding provinsi kita yang luas," tegasnya. 

Oleh karena itu, berharap tetap bantuan dari pusat dalam bentuk DAK, proyek-proyek investasi yang besar, karena Kalimantan Timur akan menjadi Ibu Kota Negara.

"Kalau bicara IKN Rp17 triliun tidak ada apa-apanya untuk menunjang IKN Nusantara," beber Hadi Mulyadi.