Termasuk Lembaga yang Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara, Bank Indonesia Mulai Persiapkan Tahun 2023

TRIBUNKALTIM.CO - Sebagai salah satu lembaga yang akan terlebih dahulu pindah ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Bank Indonesia bakal mulai lakukan persiapan.

Untuk persiapan pindah ke IKN Nusantara, Bank Indonesia akan memulainya tahun 2023 mendatang. 

Kesiapan kepindahan Bank Indonesia ke IKN Nusantara ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (21/11) di komplek Senayan.  

Pemindahan Bank Indonesia ke IKN Nusantara ini sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ditetapkan.

Apabila P2SK ini telah ditetapkan, maka Bank Indonesia harus pindah ke IKN Nusantara.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, “Kami siap melakukan antisipasi kalau RUU P2SK sudah ditetapkan dan kami juga mengulik kalau tahun depan mulai ada kepindahan BI ke IKN.”

Menurut Perry Warjiyo, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya siap bila Bank Indonesia termasuk salah satu lembaga yang pindah pertama kali ke IKN Nusantara. 

Baca juga: Rencana Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang Masuk KPBU 2022, Ada yang Lintasi Teluk Balikpapan

Dalam raker dengan Komisi XI DPR RI tersebut, Gubernur BI menyebutkan bahwa Deputi Gubernur sudah bolak-balik ke IKN untuk persiapan. 

Perry Warjiyo mengatakan, "Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023."

“Kami sudah ada dalam tahap akhir penyesuaian, desain konseptual. (Deputi Gubernur BI) Aida S. budiman sudah bolak balik ke sana,” katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Untuk saat ini menurut Perry Warjiyo, bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) juga akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan ke IKN.

Perry Warjiyo mengatakan, "Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

Baca juga: Dibandingkan IKN, Investasi Transisi Energi Lebih Menarik, Ekonom Singgung Faktor Resesi Global

Namun, ia tetap akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelaraskan kepindahan sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan. Termasuk menyiapkan sumber daya alam (SDM) dan juga penyediaan sarana dan prasarana. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi mengungkapkan, sebanyak 30 paket tender terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah terkontrak.