Termasuk Lembaga yang Lebih Dulu Pindah ke IKN Nusantara, Bank Indonesia Mulai Persiapkan Tahun 2023

TRIBUNKALTIM.CO - Sebagai salah satu lembaga yang akan terlebih dahulu pindah ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Bank Indonesia bakal mulai lakukan persiapan.

Untuk persiapan pindah ke IKN Nusantara, Bank Indonesia akan memulainya tahun 2023 mendatang. 

Kesiapan kepindahan Bank Indonesia ke IKN Nusantara ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (21/11) di komplek Senayan.  

Pemindahan Bank Indonesia ke IKN Nusantara ini sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ditetapkan.

Apabila P2SK ini telah ditetapkan, maka Bank Indonesia harus pindah ke IKN Nusantara.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, “Kami siap melakukan antisipasi kalau RUU P2SK sudah ditetapkan dan kami juga mengulik kalau tahun depan mulai ada kepindahan BI ke IKN.”

Menurut Perry Warjiyo, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya siap bila Bank Indonesia termasuk salah satu lembaga yang pindah pertama kali ke IKN Nusantara. 

Baca juga: Rencana Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara yang Masuk KPBU 2022, Ada yang Lintasi Teluk Balikpapan

Dalam raker dengan Komisi XI DPR RI tersebut, Gubernur BI menyebutkan bahwa Deputi Gubernur sudah bolak-balik ke IKN untuk persiapan. 

Perry Warjiyo mengatakan, "Deputi Gubernur kami sudah mulai bolak-balik ke IKN untuk persiapan ini, sehingga perpindahan BI ke IKN masuk dalam arah kebijakan kami pada 2023."

“Kami sudah ada dalam tahap akhir penyesuaian, desain konseptual. (Deputi Gubernur BI) Aida S. budiman sudah bolak balik ke sana,” katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Untuk saat ini menurut Perry Warjiyo, bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru.

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) juga akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan ke IKN.

Perry Warjiyo mengatakan, "Koordinasi dilakukan baik mengenai aspek hukum, organisasi, proses kerja, sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

Baca juga: Dibandingkan IKN, Investasi Transisi Energi Lebih Menarik, Ekonom Singgung Faktor Resesi Global

Namun, ia tetap akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyelaraskan kepindahan sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan. Termasuk menyiapkan sumber daya alam (SDM) dan juga penyediaan sarana dan prasarana. 

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi mengungkapkan, sebanyak 30 paket tender terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah terkontrak.

"Sebagai informasi kami sampaikan per 9 November 2022, terdapat 99 paket tender/seleksi khusus untuk IKN yang berfokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan 30 di antaranya sudah terkontrak," ujar Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Indro Pantja Pramodo, dikutip dari Antara.

Indro mengatakan, bahwa pembangunan IKN Nusantara terbagi menjadi tiga tahapan.

Tahapan pertama yakni pada periode 2022-2024 terdiri dari pembangunan infrastruktur KIPP, pembangunan perumahan di area utama IKN, dan pembangunan infrastruktur dasar seperti energi, utilitas, air, drainase dan sebagainya.

Tahapan kedua yakni periode 2025-2035 yang terdiri dari pembangunan pusat inovasi dan ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas.

Baca juga: Tanah Kurang Stabil, Gedung di IKN Nusantara Tak Boleh Menjulang, Konsep Forest City

Sedangkan untuk tahapan ketiga periode 2035-2045 yakni perluasan pengembangan kota serta konektivitas antar dan dalam kota.

"Melihat rencana besar pembangunan infrastruktur di IKN tersebut tentu saja membutuhkan dukungan rantai pasok sumber daya konstruksi yang memadai mulai dari anggaran, peralatan, sumber daya manusia, material dan metode," ujarnya.

IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya kerja sama dari seluruh pihak, termasuk dari para investor.

Pemerintah Indonesia membuka kesempatan besar dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara untuk dilaksanakan melalui investasi swasta, BUMN, Badan Usaha Otorita atau dukungan pemerintah, kerja sama antar swasta, BUMN/Badan Usaha Otorita dan pemerintah.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap I di IKN, ditargetkan selesai tahun 2024. KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

 Dalam kunjungan Perry ke Komisi XI DPR RI sembari membawa Rancangan Anggaran Tahunan BI (RATBI) 2023.

Dalam RATBI 2023, Perry memperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar 19,99 triliun. 

Defisit ini terjadi karena besar pasak daripada tiang.

Total penerimaan diperkirakan sebesar RP 141,43 triliun, tetapi total pengeluaran BI diperkirakan mencapai Rp 161,43 triliun. 

Perry Warjiyo juga menegaskan, ia membuka lebar bila ada saran dari DPR RI.

Gambaran RATBI 2023 yang diajukan ini untuk mendukung anggaran yang antisipatif dan adaptif dalam menudukung mandat BI dan kontribusi pemulihan ekonomi. 

Baca juga: Ribuan Pekerja Tiba, Tim Transisi IKN Nusantara Bentuk Task Force Antisipasi Malaria

(*)

Berita Ibu Kota Negara Lainnya

Berita IKN Lainnya

Berita Bank Indonesia Lainnya