Berkas Dilimpahkan ke Kejagung, Ismail Bolong Akan Segera Disidangkan Kasus Tambang Ilegal di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO- Berkas tiga tersangka tambang ilegal di Kalimantan Timur yakni Ismail Bolong dan BP serta RP dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Senin (19/12/2022) kemarin mengatakan, tanggal 15 Desember lalu penyidik Dittipider Bareskrim Polri telah mengirimkan berkas perkara atas nama IB, BP, RP ke JPU Kejagung.

Ramadhan menyampaikan, berkas tersebut akan diteliti oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebelum dinyatakan lengkap.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, akan dilakukan pelimpahan tahap II, yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti.

"Bila berkas dinyatakan lengkap oleh JPU penyidik Polri akan melakukan pelimpahan tahap II, baik tersangka maupun barang bukti sehingga perkara tersebut bisa segera disidangkan," ujar dia.

Baca juga: Kecewa dengan Polri Tangani Kasus Tambang Ismail Bolong, MAKI: Kalau Ditangani KPK Lebih Independen

Baca juga: Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong di Kaltim, Bareskrim Sebut Bakal Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Adapun Ismail Bolong dan dua orang lain, yaitu inisial BP dan RP ditetapkan sebagai tersangka kasus perizinan tambang batu bara ilegal di Kaltim.

Sejumlah barang bukti juga telah disita, mulai dari 36 dump truck untuk mengakut batu bara, tiga unit HP berikut SIM card, tiga buah buku tabungan.

Sebelum ditetapkan tersangka, Ismail Bolong menjadi sorotan usai videonya viral di media sosial.

Dalam videonya, Ismail Bolong yang mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Ismail juga mengaku menyetorkan uang Rp6 miliar ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Kegiatan tambang ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021.

Akan tetapi, Ismail Bolong telah menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto.

Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku, tidak pernah memberikan uang apa pun ke Kabareskrim.

Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri, pada Februari 2022.

Namun, pihak Hendra membantah soal tudingan Ismail Bolong soal intimidasi.

Belakangan, pengakuan Ismail Bolong ini diperkuat dengan beredarnya informasi laporan hasil penyelidikan Propam Polri.

Baca juga: Berita Terbaru Ismail Bolong, Polri Bakal Gandeng KPK hingga PPATK Ungkap Kasus Tambang Ilegal

Bantahan Kabareskrim

Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan juga membenarkan soal adanya laporan hasil penyelidikan internal Porpam soal dugaan keterlibatan Kabareskrim di kasus tambang ilegal.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Kabareskrim mempertanyakan alasan Sambo dan Hendra melepaskan laporan itu jika memang benar ada.

Menurut Agus, pernyataan Hendra soal laporan itu tidak membuktikan adanya keterlibatan dirinya dalam kasus tambang ilegal itu. Ia mengatakan, Ismail sudah mengaku membuat video yang menyebut keterlibatan Kabareskrim karena ada intimidasi.

"Keterangan saja tidak cukup apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa," ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat (25/11/2022).(*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Update Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Polri Limpahkan Berkas Ismail Bolong ke Kejagung, https://kaltara.tribunnews.com/2022/12/20/update-kasus-tambang-ilegal-di-kaltim-bareskrim-polri-limpahkan-berkas-ismail-bolong-ke-kejagung?page=all.