IKN Nusantara Masuk Dalam 10 PSN Baru Pemerintah, Wajib Selesai Semester 1 2024

- Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro Provinsi, Jawa Timur.

"Selain Bendungan Karangnongko, proyek PSN baru ini pembiayaannya sepenuhnya ditanggung swasta atau non-APBN dan sebagai bentuk dukungan arahan Presiden untuk hilirisasi Industri," tandas Wahyu Utomo.

Baca juga: Pemerintah Prioritas Tuntaskan Jalan Tol IKN Nusantara, Plus 3 Proyek Utama KIPP

Sementara, untuk 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN meliputi:

- Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai di Provinsi DKI Jakarta;

- Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat;

- Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang di Provinsi Kalimantan Utara; Program Percepatan

- Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (IKN) dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Wahyu Utomo melanjutkan, sesuai arahan Presiden, program/proyek yang dapat dimasukkan dalam daftar PSN adalah yang dapat diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024 (dapat dipastikan waktu penyelesaiannya). Kemudian, pembiayaan tidak menggunakan APBN, serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, PSN baru ini sudah memenuhi kriteria strategis karena memiliki peran strategis terhadap perekonomian regional dan nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional.

Baca juga: Kajian Terowongan Bawah Laut Teluk Balikpapan ke IKN Nusantara Rampung Tahun Ini

Lalu, memiliki dampak positif atas PDB, pengurangan pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup, serta memiliki keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur atau saling mendukung dan distribusi atau sebaran proyek di seluruh wilayah Indonesia.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden," tutup Wahyu Utomo. (*)