Percepat Turunkan Stunting, DPPKB Kutim Beri Penguatan Terhadap TPK Kecamatan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali melakukan penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, penguatan dilakukan di Kecamatan Sangatta Utara.

Kepala DPPKB Kutim, melalui Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Yuliana Kala Lembang menyebut bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 merupakan payung hukum dalam percepatan penurunan angka stunting.

"Perpres ini juga memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting," ujarnya saat mengisi materi, Selasa (4/1/2023).

Baca juga: Empat Kecamatan di Kutai Barat Jadi Target Audit Kasus Stunting 2023

Baca juga: Cegah Stunting, Dinas Perikanan Bersama Forikan Paser Kampanye Gemarikan

Selain itu, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) telah disusun sebagai turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Produk hukum ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah.

"Dalam waktu dekat juga akan di laksanakan pertemuan TPPS tingkat Kabupaten guna mengevaluasi cakupan berdasarkan indikator," ujarnya.

Sementara itu, Camat Sangatta Utara, Hasdiah menekankan TPPS Kecamatan dan Kelurahan sangat penting melakukan upaya penurunan angka stunting khususnya di Sangatta Utara.

"Kegiatan Penguatan TPK sangat penting dalam penurunan angka stunting, selain itu juga telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta Rapat Koordinasi terkait stunting ini," ucapnya.

Kendati telah diupayakan berbagai upaya penurunan angka stunting, Hasdiah merasa pesimis sasaran akan tercapai.

Baca juga: Wabup Kutim Kasmidi Sebut Angka Stunting Pengaruhi Kualitas Sebuah Daerah

Penyebabnya adalah karena sasaran tersebut melebihi jumlah penduduk yang disasar.

"Namun dengan melihat kenyataan di lapangan capaian sudah 95 persen merupakan hal yang sangat luar biasa, mengingat sasaran dari Posyandu itu sendiri lebih tinggi dari jumlah warga," ucapnya. (*)