Airlangga Sebut Penerima Bansos BSU, PKH, dan BPUM Boleh Daftar Kartu Prakerja 2023, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Program Kartu Prakerja dipastikan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023.

Namun skema Kartu Prakerja Tahun 2023 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) tak boleh mendaftar, maka tahun ini berbeda.

Program Kartu Prakerja 2023, penerima BSU, PKH hingga BPUM boleh mendaftar.

Baca juga: Daftar 5 Bantuan Disalurkan pada 2023, PKH hingga Peserta Kartu Prakerja Bakal Terima Rp 4,2 Juta

Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerimaan bantuan seperti subsidi upah (BSU), BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja."

"Ini untuk re-training, dan re-skilling bukan bansos lagi," kata Airlangga dalam acara Launching Skema Normal Program Kartu Prakerja yang disiarkan YouTube PerekonomianRI, Kamis (5/1/2023).

Artinya, Kartu Prakerja 2023 akan berbeda pelaksanaannya dari tahun 2020-2022 di mana program ini hanya boleh diikuti masyarakat yang bukan penerima bansos.

Airlangga menyebutkan, Kartu Prakerja 2023 akan dilaksanakan dengan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 36 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Baca juga: Kartu Prakerja 2023: Skema Pelatihan Diubah, Biaya Pelatihan Rp 3,5 Juta, Insentif hanya Rp 600 Ribu

Sementara untuk pelaksanaan Kartu Prakerja 2023, diatur dalam Permenko Perekonomian nomor 17 tahun 2022.

"Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal, skemanya bukan semi bansos lagi," jelas Airlangga.

Pemerintah menganggarkan Kartu Prakerja 2023 untuk tahap awal sebesar Rp 2,67 triliun.

"Anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun dan targetnya untuk 595 ribu peserta," rincinya.

Sementara untuk tahun 2023, Airlangga mengungkapkan pemerintah menargetkan Kartu Prakerja diikuti oleh 1 juta peserta.

"Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun di tahun ini, karena Rp 2,67 triliun itu untuk 595 ribu peserta," jelasnya.