DPRD Paser RDP dengan Aliansi Aktivis, Bahas soal Kepekaan Sosial Pemkab

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Komisi II DPRD Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Teknis Pemkab Paser dan Aliansi Aktivis Paser.

Kegiatan tersebut membahas terkait tuntutan Aliansi Aktivis Paser tentang perhatian dan kepekaan sosial Pemda, terhadap perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak di Paser yang belum ada realisasi, berlangsung di Ruang Rapat Bapekat, Sekretariat DPRD Paser, Selasa (10/1/2022).

Ketua Komisi II DPRD Paser, Ikhwan Antasari menyampaikan dalam RDP tersebut terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh.

Mereka menanyakan kurangnya pembangunan yang tidak merata sampai ke pedesaan.

Baca juga: Anggota DPRD Paser Apresiasi PT KCI Berangkatkan 10 Marbot dan Takmir Masjid Ikuti Ibadah Umrah

"Kami sampaikan bahwa di Perda tahun 2023 ini kita sudah anggarkan kurang lebih Rp 700 miliar untuk infrastruktur jalan dan jembatan," terang Ikhwan saat ditemui usai kegiatan.

Jika dikatakan pembangunan tidak merata di tahun 2022, sambung Ikhwan memang semua perlu proses.

"Intinya ini komitmen dari pemerintah, di tahun 2023 ini pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," tambahnya.

Kemudian terkait rumah aman, pada 2022 memang tidak dianggarkan namun proses penanganan dan pemberdayaan hak perempuan dan anak sudah dilakukan.

Pada tahun ini, DPRD Paser berkomitmen bahwa Paser sudah memiliki rumah aman untuk memberikan perlindungan khususnya bagi tindak kekerasan perempuan dan anak.

"Entah itu menggunakan bangunan yang sudah ada atau dari eks OPD, atau dilakukan pembangunan yang baru," kata Ikhwan.

Mengenai perbaikan data kependudukan, DPRD Paser akan mendorong Disdukcapil untuk mengupdate data-data pada 139 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Paser.

Aliansi aktivis Paser juga menyoroti minimnya penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP.

"Tentu kita akan dorong untuk meningkatkan kinerja mereka, tidak hanya sekali duakali penindakan namun benar-benar sangat memperhatikan masalah eksploitasi anak," pungkasnya. (*)