PSI Desak KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana Bansos di DKI Jakarta Senilai Rp 2,85 Triliun, Ini Faktanya

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti serius dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun.

PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bansos di DKI Jakarta tersebut.

Hal ini dikemukakan Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, Sabtu (14/1/2023).

PSI mengutuk dugaan korupsi dana bantuan sosial yang merupakan tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan. 

“Pada tahun 2020 warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Sigit mengingatkan.

 “Ribuan rakyat bahkan terpaksa harus menggelandang di jalanan dan tidak mampu membeli makanan,” tambahnya lagi.

Baca juga: Kejari Malinau Tangani 4 Kasus Korupsi Dana Desa, Sebagian Lanjut Tahun Ini

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Ditangkap Saat Makan Papeda, KPK Ungkap Alasan Penangkapan Lukas Enembe

Baca juga: Serahkan Bansos di Kantor Pos Balikpapan, Presiden: Bisa Dibelikan untuk Gizi Anak

Untuk diketahui, dugaan korupsi ini mencuat setelah penggiat media sosial, Rudi Valinka, mengungkapkannya di akun Twitter @kurawa, Selasa (10/1/2023). 

Dalam cuitannya, Rudi menunjukkan bukti 1000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.

Beras yang terbagi dalam kantong 5 kilo itu disebut Rudi masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai Rp 3,65 triliun pada 2020 yang disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. 

Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2,85 Triliun.

Menurut Sigit, penimbunan seribu ton beras merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Sebabnya, beras tersebut sepatutnya dikonsumsi 200 ribu keluarga di saat pandemi.

“Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan,” ujarnya.

KPK merespons ihwal viralnya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun di media sosial Twitter.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan mengecek apakah ada laporan yang masuk terkait dugaan korupsi dimaksud.

"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Ali, Kamis (12/1/2023).

"Kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," katanya.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," urainya. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah buka suara terhadap dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun.

Saat dikonfirmasi, ia mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi bansos tersebut.

"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020) lama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023), dilansir dari Kompas.com.

Heru menegaskan, jajarannya kini telah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota.

Proses rekonsiliasi itu telah berlangsung selama 3-4 kali.

Heru kembali menyebut bahwa dia tak mengetahui soal program bansos Pemprov DKI tahun 2020.

"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," imbuh dia.

Sementara itu, akun Twitter @kurawa membeberkan kronologi dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI melalui sebuah utas atau thread.

Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa.

Akun tersebut mengklaim tak mengetahui mengapa penyaluran bansos terbesar melalui Perumda Pasar Jaya, salah satu BUMD DKI Jakarta.

Usai mengetahui bahwa gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan itu yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur.

Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, akun @kurawa mengatakan ada seribu ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Menurut dia, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata akun @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.