Anggaran 1 Unit Rumah Menteri di IKN Nusantara Capai Rp 14,4 Miliar, Seperti Apa Rumahnya?

TRIBUNKALTIM.CO - Anggaran 1 unit rumah menteri di IKN Nusantara capai Rp 14,4 Miliar, seperti apa rumahnya?

Anggaran biaya untuk pembangunan rumah menteri di IKN Nusantara yang terbilang besar tengah jadi sorotan.

Total alokasi anggaran rumah menteri sebesar Rp 520 miliar untuk pembangunan 36 unit rumah menteri di IKN Nusantara.

Dengan demikian jika dikalkulasi, maka biaya pembangunan untuk setiap satu unit rumah menteri di IKN Nusantara sekitar Rp 14,4 miliar.

Rabu (25/1/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan soal besarnya biaya tersebut.

Dilansir dari kanal Youtube Komisi V DPR RI, "Saya jelaskan sedikit tentang harga tadi (pembangunan rumah menteri di IKN), ini karena spek-nya termasuk fully furnished, sudah termasuk isinya." 

Desain rumah menteri di IKN Nusantara terdapat dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi serta luas lahan 1.000 meter persegi.

"Jadi nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati tinggal masuk saja itu (tanpa perlu membawa furniture)," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit demi memastikan kesesuaian biaya dan sebagainya.

"Bahkan audit BPKP-nya istilahnya depan belakang.

Baca juga: Menkeu Ungkap Pembiayaan APBN selama Pandemi Covid-19, Sri Mulyani: bisa Untuk Buat 2 IKN Nusantara

Di depan berkaitan dengan pemrograman dan pengadaan barang dan jasanya.

Kemudian terakhir nanti berkaitan dengan kelayakan harga wajarnya untuk dibayar tersebut, karena ini strategis dan juga punya potensi risiko," pungkas Iwan.

Perlu diketahui, pembangunan rumah tapak menteri di IKN dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Ciriajasa Engineering Consultant, kerja sama operasi (KSO).

Ruang lingkup kontraknya meliputi perencanaan perancangan persil, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.

Spesifikasi Rumah Menteri 

Kementerian PUPR telah memulai proses pembangunan rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP) Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Setidaknya sekitar 36 unit rumah tapak untuk para menteri dibangun di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Baca juga: Pembangunan Skytrain di Samarinda Disinkronisasi dengan Perencanaan Transportasi di IKN Nusantara

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat memberikan sambutan dan pengarahan pada acara Penandatanganan Kontrak dan Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN, Rabu (07/12/2022).

Adapun Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Sedangkan paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ruang lingkup kontrak tersebut meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.

Pihaknya pun telah menyiapkan desain rumah dalam dua tipe, yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

"Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape.

Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," pungkasnya.

Baca juga: Ketua PII Kutim Sebut Rapimnas Dorong Kontribusi Insinyur dalam Pembangunan IKN Nusantara

Dilansir dari Kompas.com, rumah menteri yang disebut juga sebagai Hunian Rumah Negara Khusus ini punya konsep tata massa klaster dengan optimalisasi kondisi lahan.

Tipologi konsep klasternya meliputi tatanan dinamis dengan keterhubungan yang baik dengan alam serta adanya ruang-ruang hijau bebas kendaraan.

Massa bangunan rumah tapak terdiri dari 1-2 lantai, mengikuti ketinggian level.

Konsep ini juga memanfaatkan level eksisting untuk view kavling.

Ruang komunal dioptimalisasi yang dipisahkan dengan jalur kendaraan pada setiap klaster.

Kemudian area hijau sebagai ruang terbuka bersama, terhubung satu sama lain tanpa ada gangguan atau perlintasan kendaraan.

Lokasi rumah jabatan menteri ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-BWP 1A-West Residence dengan Persil 104 dan 105 dengan total luas lahan 23,94 hektar.

Di Persil 104 akan dibangun 24 unit dengan luas lahan 12,89 hektar.

Sementara di Persil 105 akan dibangun 12 unit dengan luas lahan 11,05 hektar.

Adapun spesifikasi rumah ini, masing-masing dirancang dengan luas bangunan dan lahan 580/1.000 meter persegi.

Mencakup satu kamar tidur utama, dua kamar tidur anak, satu kamar mandi utama, ruang keluarga, balkon, koridor, foyer kamar utama, dan ruang baju.

Selain itu, terdapat pula ruang makan, ruang kerja, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur kering, area kedinasan, tangga luar, teras, hall of fame, toilet, koridor, tangga utama indoor, dan teras deck belakang.

Fasilitas lainnya adalah garasi dengan kapasitas dua mobil, ruang pompa, kamar tidur sopir, kamar mandi sopir, koridor plus tangga servis, dapur basah, gudang, kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, dan ruang cuci serta jemur.

Baca juga: Sokong Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara, PUPR Bangun Dermaga Logistik Senilai Rp 99,6 Miliar

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara