Menkeu Ungkap Pembiayaan APBN selama Pandemi Covid-19, Sri Mulyani: bisa Untuk Buat 2 IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapmasa-masa sulitnya mengelola keuangan negara ketika pandemi Covid-19.

Menurut Sri Mulyani ketika masa pandemi Covid-19, kebutuhan pembiayaan anggaran melonjak hingga nilainya setara dengan pembangunan dua IKN Nusantara.

Menkeu menjelaskan, pada awal ditetapkan APBN 2020 telah didesain defisitnya sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB), dan kebutuhan pembiayaan hanya Rp 741,8 triliun.

Namun lantaran kondisi pandemi, desain tersebut dirombak beberapa kali, sebab saat itu penerimaan negara sangat sulit diperoleh akibat roda perekonomian yang tak bergerak.

Sementara di sisi lain, kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi sangat besar.

"Pandemi betul-betul mengubah kebijakan fiskal kita, dan pembahasan mengenai fiskal itu banyak sekali di tempatnya Kantor Menko, kita bicara mengkalibrasi berapa defisitnya," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (26/1/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 untuk mengubah defisit APBN agar bisa dinaikkan menjadi di atas 3 persen.

Maka diterbitkan pula Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang mendesain defisit APBN melebar ke 5,07 persen atau senilai Rp 852,9 triliun dengan kebutuhan pembiayaan Rp 1.439,8 triliun.

Baca juga: Andi Harun Usul ke Presiden Jokowi, Pembangunan IKN Pakai Paradigma Tumbuh Bersama Daerah Penyangga

Tak berselang lama, desain APBN itu kembali dirombak melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit menjadi 6,34 persen terhadap PDB, atau senilai Rp 1.039,2 triliun dengan kebutuhan pembiayaan melonjak jadi Rp 1.645,3 triliun.

Dengan demikian, artinya terjadi kenaikan pembiayaan sebesar Rp 900 triliun dari rencana awal APBN 2020.

Sri Mulyani bilang, besaran dana tersebut bisa untuk membangun 2 IKN.

"Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp 1.600-an triliun, yang itu saya sampaikan kepada Presiden, Rp 900 triliun pembiayaan yang meningkat itu udah dapat 2 IKN Pak.

Hanya dalam satu tahun kita meningkat," jelas dia.

Bendahara negara itu menuturkan, dengan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran, maka pemerintah harus pula gencar mencari dananya.

Baca juga: Pembangunan Skytrain di Samarinda Disinkronisasi dengan Perencanaan Transportasi di IKN Nusantara

Namun pada masa itu pencarian dana juga tidak mudah.