IAI Kaltim Nilai PPU Yang Harus Rasakan Dampak Paling Besar Pemindahah IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus menjadi sentral yang menerima dampak paling besar, dari pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Untuk mencapai hal itu, kata Wahyullah PPU harus segera melakukan rancangan pola ruang, melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyesuaikan dengan konsep ibu kota baru.

Jika hal itu tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan pembangunan.

“PPU harus mengambil sentral dari itu semua. Samarinda sebagai jantung, Balikpapan adalah urat nadinya, maka Penajam harus mengambil posisi sentral,” ungkapnya pada Jumat (27/1/2023).

Ia juga memperjelas bahwa PPU membutuhkan tambahan anggaran khusus, agar bisa bergerak melakukan penyesuaian.

Terlebih, PPU telah mengalami ketidak cukupan anggaran lantaran dilanda defisit beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Kian Gencar, 39 Proyek Rp 7,6 Triliun Bakal Dilelang

Baca juga: Anggaran 1 Unit Rumah Menteri di IKN Nusantara Capai Rp 14,4 Miliar, Seperti Apa Rumahnya?

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagai wilayah asal dari IKN, PPU tentu harus merasakan manfaat yang paling besar dibandingkan wilayah lainnya.

Bahkan, ia juga menilai jika PPU tidak mendapatkan hal itu, maka bisa jadi tolak ukur berhasil tidaknya pembangunan IKN.

Saat ini yang terlihat, manfaat terutama dalam hal ekonomi masih sebatas dirasakan oleh masyarakat Sepaku.

“IKN ini semua berada di PPU, kalau tidak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya itu bisa menjadi ukuran berhasil tidaknya membangun IKN,” sambungnya.

Dengan kondisi itu, juga dikhawatirkan PPU tidak menerima dampak yang berarti, dengan pemindahan IKN ini.

Baca juga: Obral Insentif Belum Tentu Tarik Minat Investor ke IKN Nusantara, Ada Risiko Politik

“Jangan-jangan memang logistik yang dikirm ke Sepaku malah merusak jalanan Penanjam atau Balikpapan jangan sampai daerah terdekat hanya menjadi figuran dengan adanya IKN,” ujarnya.

Selain itu, kata dia masyarakat lokal PPU juga perlu perhatian. Pelibatan masyarakat lokal terutama dalam pembangunan infrastruktur di IKN, harusnya menjadi hal yang tak bisa luput dari atensi pemerintah pusat.

“Yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam pelibatan pengusaha lokal dalam IKN,” pungkasnya. (*)