Sesuai Konsep Forest City, ASN, TNI-Polri akan Tinggal di Apartemen IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah telah memutuskan untuk segera melaksanakan pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada tahun 2023.

Hunian tersebut nantinya berupa apartemen sebanyak 47 tower dengan kapasitas tampung 16.900 orang.

Meliputi ASN 1.000 orang, serta TNI dan Polri 5.000 orang.

Seiring rencana tersebut, Pemerintah pun menjelaskan alasan pemilihan jenis hunian apartemen sebagai tempat tinggal para ASN, TNI, dan Polri.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu diutarakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (30/1/2023).

Menurut dia, hunian model apartemen sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN Nusantara.

Dengan begitu, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan dan menebang hutan.

"Sesuai dengan konsep forest city, kalau enggak (berbentuk) tower, makin menyebar.

Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan," jelas Basuki dikutip dari laman Sekretariat Presiden.

Baca juga: 25 Link Twibbon HUT Balikpapan 2023, Kota Penyangga IKN Nusantara

Baca juga: Layani Pekerja IKN Nusantara, Rumah Sakit Sepaku Dapat Kucuran Rp 20 Miliar Dari Kemenkes

Nantinya apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para ASN, TNI, dan Polri.

"Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada (rumah) tapak yang bisa dibeli.

Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan agar jajaran Kementerian PUPR melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut.

Harapannya ASN bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed, tadi arahannya Presiden begitu," lanjutnya.

Kendati begitu, Basuki menargetkan pembangunan apartemen bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar pekerjaan bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp 9,4 triliun," tutup Menteri PUPR.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, pada tahap awal akan ada sekitar 17.000 ASN yang datang secara bertahap ke IKN Nusantara.

Nantinya, ASN tersebut akan mendapatkan rumah dinas berbentuk apartemen.

Danis menyebut apartemen tersebut akan terdiri dari 47 tower. Setiap tower rencananya akan setinggi 12 lantai.

Danis menambahkan, Menteri PUPR telah menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk pembangunan apartemen ASN tersebut.

Usulan tersebut telah disampaikan pada November 2022.

"Usulan 47 tower senilai Rp 9,4 triliun," ujar Danis di Kalimantan Timur, Sabtu (14/1).

Danis menjelaskan, 47 tower apartemen terdiri dari 31 tower untuk ASN di west residence, 9 tower untuk Paspampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower BIN.

"Ini yang mungkin nanti kita siapkan APBN, jadi kurang lebih 47 tower," ucap Danis.

Lebih lanjut Danis menjelaskan, terdapat 3 investor yang juga akan membangun hunian ASN dengan skema KPBU.

Yakni Korea Land & Housing Corporation, PT Risjadson Brunsfield Nusantara - CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan PT Summarecon Agung Tbk.

"Saya berharap Januari Ferbuari bisa mulai, tapi keliatannya belum karena untuk KPBU mungkin proses note to proceed, mungkin diperkirakan juni 2023 diharapkan," tutur Danis. (*)