Update Isu Reshuffle Kabinet Hari Ini Rabu Pon, Terkuak 3 Nama Menteri yang Mungkin Diganti Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Update isu reshuffle kabinet hari ini Rabu Pon, terkuak 3 nama Menteri yang mungkin diganti Presiden Jokowi.

Kabar atau isu reshuffle kabinet hari ini Rabu Pon masih terus menjadi sorotan.
 
Pada hari ini tepat Rabu Pon, 1 Februari 2023, publik menunggu akankah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan adanya reshuffle.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, momen Rabu Pon digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet 2023, Jokowi Panggil Sejumlah Menteri dan Pejabat Negara, Kode dari Airlangga

Presiden Jokowi memastikan sisi politik bukan jadi yang utama dalam reshuffle atau pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hal utama yang menjadi evaluasi setiap menteri yakni kebijakan dan peforma kinerja.

"Yang utama memang performa kinerja bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Selasa (31/1/2023), dikutip dari laporan tim jurnalis KOMPAS TV.

Presiden juga menyatakan sejauh ini kinerja para menteri di kabinet berjalan lancar dan tidak ada hal yang mencolok. Tentu saja bukan berarti proses evaluasi tidak berjalan.

Namun, Presiden tidak menyatakan kapan waktunya menteri yang mendapat evaluasi bakal diganti.

Saat disinggung Rabu Pon, Jokowi hanya bisa meminta agar masyarakat menunggu kepastian pergantian menteri.

Setkab bilang tak tahu menahu soal reshuffle

Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan berkomentar soal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju yang kerap dilakukan pada hari Rabu Pon.

Ia bilang kalaupun tahu, tidak bisa mengkonfirmasi.

“Walaupun tahu mohon maaf enggak ngomong,” ujarnya di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1) lalu.

Pramono hanya menegaskan bahwa Rabu sore nanti, ia akan mendampingi Presiden Jokowi ke Bali dalam rangka kunjungan kerja.

Ketum relawan Jokowi sebut 3 menteri yang mungkin direshuffle

Adapun Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer mengungkapkan, menteri yang “teriak” tiga periode dan penundaan pemilu harus di-reshuffle oleh presiden karena tidak sejalan dengan demokrasi.

Menteri yang kena reshuffle, jelas dia, yakni yang tidak sejalan dengan kebijakan presiden.

“Presiden sudah mengantongi nama-nama menteri yang direshuffle. Harapannya, menteri yang menggantikan nanti dapat sejalan dengan presiden dan kebijakannya sama. Soalnya kebijakan menteri seperti menkominfo, mentan, menkes, berbeda dengan presiden,” sebutnya kepada Kompas TV, Rabu (31/1) kemarin.

Baca juga: Menteri LHK Luncurkan Penyelesaian Tata Batas Menuju Kawasan Hutan, Ini Luasan di Kaltim dan Kaltara

Ketiga menteri tersebut, menurut Immanuel memiliki permasalahan masing-masing dan kebijakan mereka tidak sejalan dengan kebijakan presiden.

“Menkominfo ada korupsinya, Mentan pupuk langka, Menkes kasus gagal ginjal. Menkominfo memang harus diganti. Bukannya saya seperti benci nasdem, tapi memang menteri mereka seperti itu,” ungkapnya.

Immanuel juga  menyebutkan, pada reshuffle kali ini, presiden tidak akan mengambil menteri dari oposisi.

3 Menteri dari NasDem Terancam
 
Sementara itu, reshuffle pun kencang menyeret isu pencopotan menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut digaungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang terus mendesak agar menteri NasDem mengundurkan diri.

Menurut PDI-P kinerja para menteri dari NasDem perlu dievaluasi.

Saat ini, ada tiga menteri Partai NasDem di kabinet yaitu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Posisis menteri-menteri dari NasDem yang berpotensi diganti ini tak lain disebabkan karena Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jokowi Disebut Punya Pertimbangan

Sementara itu Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Baca juga: Menteri Bappenas Suharso Sebut Perkembangan Bangunan Infrastruktur IKN Nusantara Capai 15 persen

Viva menyebut pertimbangan itu terkait kinerja para menteri dan juga mengenai politik.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik pertimbangannya tentang kinerja menteri atau soal politik," kata Viva.

Lebih lanjut, kata Viva, PAN menghormati Konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden.

Hal itu diatur di pasal 17 UUD RI 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detil yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," ujarnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku belum diberi informasi terkait reshuffle itu.

"Apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya hari ini Senin pagi, saya ingin sampaikan, itu belum, PPP menyerahkan kepada presiden," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.

"Sampai dengan saat ini presiden kan belum menjelaskan kapan kalaupun reshuffle itu ada akan dilakukan," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, PPP menyerahkan keputusan terkait reshuffle kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, Jokowi pasti sudah punya pertimbangan sendiri jika memang akan melakukan reshuffle.

"Partai-partai itu percaya semua. Bagaimana pun Presiden Jokowi akan menjaga keseimbangan semuanya," tutupnya.

(*)

Berita Nasional Terkini Lainnya

Update reshuffle kabinet