Anggota DPRD Kaltim Makmur HAPK Minta Dana Benkeu yang Mengalir di Berau Penggunaannya Tepat Sasaran

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Makmur HAPK melakukan Resap Aspirasi (Reses) atau jaring aspirasi di daerah pemilihannya, terdapat beberapa titik yang menjadi lokasi reses tersebut. Salah satunya Kabupaten Berau.

Dihadiri oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat.

Makmur ingin mensinkronkan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim dengan visi misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Satu sama lain harus saling mendukung agar tercapai program kegiatan yang bisa menyentuh dan dirasakan masyarakat.

Makmur mengingatkan, agar Pemkab Berau bisa mempertajam program kegiatan yang nyata dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Mengingat sumber bantuan tidak hanya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau tapi juga bisa mengalir dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim. Kesalahpahaman yang terjadi membuat bantuan tersebut tidak terlalu efektif.

Baca juga: DPRD Berau Minta Pemkab Segera Cairkan Bonus Atlet

“Kalau bisa memprogramkan sesuatu itu yang tuntas. Upayakan agar bisa sinergitas dengan provinsi dan pusat,” tegasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (13/2/2023).

Ia menilai, seperti Bankeu Provinsi Kaltim selama ini menurutnya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia meminta agar bisa terarah dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti, digunakan untuk pemeliharaan jalan-jalan kabupaten yang rusak atau yang ada di kampung-kampung.

“Dananya kan bisa berasal dari Bankeu, tapi jangan diarahkan ke hal-hal yang tidak terlalu tepat. Seperti membuat jalan baru yang memotong dari Mantaritib ke Buyung-buyung,” sebutnya.

Terlebih, alokasi Bankeu Kaltim untuk Kabupaten Berau diungkapkannya merupakan salah satu yang terbanyak se-Kaltim setiap tahunnya. Pemeliharaan dan perbaikan yang selama ini disampaikan masyarakat ketika di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), bisa dipandu dan diarahkan dengan baik sesuai visi misi Pemkab Berau untuk bisa menggunakan Bankeu Kaltim.

Baca juga: Maratua Berau Pilot Project Ekonomi Biru, Gandeng Negara Seychelles

“Padahal jalan-jalan di kabupaten ini sendiri masih membutuhkan perhatian. Seperti, ke arah Kecamatan Segah, Batu Putih, sampai Bidukbiduk itukan jalan kabupaten, kenapa tidak diusulkan saja pemeliharaannya ke Bankeu. Bukan malah membangun jalan baru yang tidak ada penghuninya di sana. Itu kurang tepat,” tegasnya.

Memang diakui Makmur, Bankeu berasal dari Pemprov Kaltim dan membutuhkan persetujuan Gubernur Kaltim, Isran Noor, maupun pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim, namun yang memegang kunci tetap pihak pemerintah daerah. Belum lagi dalam waktu dekat Berau akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Program yang dibutuhkan tidak perlu muluk-muluk, tapi apa yang sudah tertinggal bisa dipertajam lagi. Usulan Bankeu harus direncanakan dengan baik supaya tidak sia-sia.

“Peningkatan infrastruktur memang penting tapi harus dilengkapi juga dengan SDM-nya. Karena program itu bukan hanya sekedar banyaknya pembangunan.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis menuturkan, pihaknya tentu menyambut baik masukan dan saran dari anggota DPRD Kaltim tersebut. Apalagi DPRD juga memiliki fungsi pembiayaan dan menjadi fasilitator antara Pemkab Berau dengan Pemprov Kaltim. APBD Berau 2023 sejumlah Rp 3,5 triliun tetap memerlukan dukungan dari Pemprov Kaltim. Masih banyak infrastruktur yang butuh sentuhan Bankeu Kaltim.

Baca juga: Cuaca Berau Hari Ini, Tanjung Redeb dan Gunung Tabur Berpotensi Hujan

“Mudah-mudahan dengan adanya reses ini, mendorong agar APBD dan Bankeu Kaltim bisa dialokasikan untuk Berau. Saya sangat setuju dan terus memberikan dukungan kepada yang melakukan reses di Berau,” ucapnya.

Gamalis berharap, Bankeu Kaltim benar-benar bisa membantu pihaknya untuk pemeliharaan akses jalan kampung yang belum merata. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nanti yang akan merumuskan apa yang menjadi kebutuhan sangat prioritas dan utama untuk masyarakat.

“Saya yakin semuanya prioritas. Kalau memang ada penilaian seperti itu dari anggota DPRD Kaltim, terkait kurangnya infrastruktur di kampung. Semoga dengan adanya reses ini, Bankeu Kaltim bisa disalurkan,” tutupnya. (*)