Di Hadapan Jokowi dan PAN, Ganjar Pranowo Sebut IKN Nusantara Masa Depan Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan gagasan rancangan Indonesia di masa depan atau future nation.

Diketahui, saat ini Pemerintah mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Menurutnya, proyek IKN lebih dari sekadar memindahkan pusat pemerintahan.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan sambutan Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri Presiden Jokowi, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat partai lainnya di Hotel Padma Semarang, Minggu (26/2/2023).

"Pemindahan ibu kota negara ini bukan sekadar mewujudkan mimpi founding fathers kita, tapi juga gagasan tentang rancangan Indonesia di masa depan, tentang future nation.

Yakni sebuah negara yang memadukan kekayaan dan keindahan alam dengan teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang kita miliki," kata Ganjar.

Selain 70 persen wilayahnya berupa area hijau, di IKN nanti 80 persen kebutuhan energinya bersumber dari energi terbarukan.

Menurut Ganjar, IKN merupakan smart city, semua layanan masyarakat lewat teknologi.

Baca juga: Jadi IKN Nusantara, Warga Suku Balik Tak Ingin Terusir dari Kampung Leluhurnya

Baca juga: Minimalkan Gagal Konstruksi, Cara Kementrian PUPR Kebut Pembangunan IKN Nusantara

"Mau buat akta lahir, akta nikah pakai HP, paperless. Mobil di sana harus mobil listrik.

Kemudian 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir," terangnya.

Menurutnya dari gagasan dan konsep itu, peluang mewujudkan kemandirian di berbagai sektor semakin terbuka lebar.

Karena lahirnya IKN juga melahirkan tatanan baru, kebutuhan baru, pekerjaan baru dan mindset baru.

"Dalam rangka menuju ke sana, sumber daya manusia harus kita siapkan sebaik-baiknya.

Sekolah, pondok pesantren, universitas, tempat-tempat kursus, laboratorium, para intelektual harus kita optimalkan.

Inilah agenda panjang yang mesti kita kerjakan dengan gotong royong," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo optimistis Indonesia akan menjadi bangsa yang besar.

Apalagi bila sumber daya alam yang melimpah dikelola secara optimal. "Makanya saya selalu tekankan, stop ekspor barang mentah.

Alihkan jadi ekspor barang jadi atau setengah jadi. Meskipun resikonya kita dimusuhi banyak negara lain," katanya.

Jokowi mencontohkan saat Indonesia menghentikan ekspor Nikel pada 2020. Keputusan itu digugat oleh Uni Eropa dan Indonesia kalah.

"Kita tidak boleh menyerah dan kembali ekspor bahan mentah, sampai kapan pun negara ini tidak akan jadi negara maju.

Kita harus terus melawan. Kita ajukan banding atas keputusan itu," tegasnya. Keputusan penghentian ekspor bahan mentah akan terus dilanjutkan.

Juni tahun ini, Jokowi mengatakan akan menghentikan ekspor Bauksit.

Juga secara bertahap, akan menghentikan ekspor bahan mentah timah, tembaga, emas dan lainnya.

"Kita pasti akan dimusuhi oleh banyak negara yang bergantung bahan mentah dari kita. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap melanjutkan hilirisasi ini," tandasnya. (*)