Tim Percepatan Penurunan Stunting Samarinda Nilai Candaan Stunting Tidak Dibenarkan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun menilai penggunaan kata 'stunting' yang kerap kali dijadikan candaan itu tidak dibenarkan. 

Menurut Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Samarinda itu, hal itu bisa dikualifikasikan sebagai perundungan dan penghinaan.

"Bukan lagi sekedar candaan. Itu merupakan pembullyan (perundungan) dan penghinaan. Kita tidak boleh tutup mata soal stunting,"kritik Rinda ketika ditemui awak media di MTs Negeri Samarinda Jalan Harmonika pada Senin, (13/3/2023). 

Saat ini, kasus stunting menjadi kasus yang terus menjadi perhatian oleh seluruh lini pemerintahan. 

Baca juga: Upaya Turunkan Stunting di Kaltim, Isran Noor: Pendapatan Banyak Kalau Tak Peduli Kesehatan Percuma

Baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Karena anak stunting akan menjadi masalah sosial dalam pembangunan daerah. 

"Karena anak stunting akan menjadi masalah sosial nantinya. Mau dibawa kemana dia,"lanjutnya. 

Memang, jika anak telah didiagnosis stunting, maka perkembangan otak maupun tumbuh kembangnya terganggu dan hal tersebut tidak bisa diobati. Sehingga, tidak memungkinkan menjadi sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan daerah. 

Baca juga: Rumusan Hasil Rakerda Program PKK dan KB Percepatan Penurunan Stunting 2023

Rinda mengingatkan seluruh pihak untuk tidak meremehkan kasus stunting. Bahkan, tidak bisa dijadikan hal candaan. 

Sehingga semua pihak perlu berjibaku untuk menurunkan dan mencegah terjadinya kasus stunting. 

"Semakin cepat kita cegah, semakin cepat kita obati, semakin cepat teratasi,"tegasnya. (*)