Banjir di IKN Nusantara Kewenangan BWS, Pemkab PPU Hanya Beri Penanganan Insidentil

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengklaim persoalan banjir di Kecamatan Sepaku sudah terjadi sejak lama.

Demikian disampaikan Bupati PPU Hamdam, kepada TribunKaltim.co, Minggu (9/4/2023).

Ia menjelaskan bahwa, luapan air sungai saat terjadi hujan deras atau pasang surut air laut, menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Namun, langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hanya bersifat isidentil.

Hal itu karena wilayah sungai merupakan kewenangan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan.

Baca juga: 3 Kampung di Kutai Barat Direndam Banjir, Warga Diberi Sembako

Baca juga: Kawasan IKN Nusantara Didesain Tak Banjir Hingga 100 Tahun ke Depan, Cek Caranya

"Persoalan banjir itu dibawah kewenangan balai," ungkapnya.

Hamdam menyebut bahwa pihaknya hanya mengamankan daerah-daerah yang terkena banjir, dan mengurangi penyebabnya.

Termasuk, memberikan penekanan kepada warga, agar menjaga saluran-saluran air, dan menjauhi daerah aliran sungai (DAS).

"Kita tangani persoalan penanganan isidentil apabila diperlukan, melakukan pembersihan saluran air agar sampah tidak menumpuk," sambungnya.

Saat ini, persoalan banjir kata dia sudah mulai mendapatkan penanganan.

BWS Kalimantan tengah menyusun strategi penanganannya. Termasuk pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah.

"Kita juga terlibat didalam penanganan, sesuai kewenangan, mana yang di tangani BWS, mana yang ditangani oleh pemerintah daerah," sambungnya.

Ada dua aliran sungai yang sering meluap dan menyebabkan banjir. Yakni sungai Sepaku dan sungai Sukaraja.

Baca juga: 3 Langkah BWS Atasi Banjir di IKN Nusantara, Terjadi di Ring II, Ada 6 Sungai di IKN

Namun pada 2019 lalu, sungai Sukaraja telah dinormalisasi sehingga daerah disekitarnya sudah tidak pernah terjadi banjir.

Sungai Sepaku juga saat ini tengah dalam rencana normalisasi oleh BWS Kalimantan. (*)