Deputi IKN Alimuddin Singgung Soal Gaji di Otorita, Sebut Bupati PPU Hamdam Masih Berikan Haknya

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimuddin menyinggung soal gajinya di Otorita.

Hal tersebut diungkapkan saat usai menyapa seluruh stakeholder yang hadir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024, Senin (17/6/2023).

Dia hadir sebagai narasumber guna memaparkan terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Alimuddin mewakili Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono yang tidak bisa hadir karena mendampingi agenda Hannover Messe 2023 (HM23), salah satu pameran perdagangan dan industri terbesar dan terpenting di dunia, sejak 1947.

Baca juga: Deputi Alimuddin Sebut Akan Dicari Solusi Saat Kedatangan Pekerja di IKN Nusantara

Baca juga: Karier Alimuddin Deputi Otorita IKN Nusantara, Pernah Militer dan Jabat Sejumlah Kepala Dinas di PPU

"Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Badan Otorita IKN yang pada saat ini mendampingi Presiden Joko Widodo di Hannover (Jerman) sehingga mewakilkan pada saya untuk menyampaikan beberapa hal kepada saya terkait IKN," terangnya.

Sebagai narasumber di Musrenbang RKPD 2024 Kaltim, Alimuddin tak seperti yang lain dengan memaparkan disertai power point.

Secara khusus, Alimuddin menyampaikan meski tak ada slide yang ditampilkan pada layar monitor, dia berharap apa yang disampaikannya bisa terserap dan menjadi usulan program yang juga jadi pertimbangan Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan mitra strategis Otorita Ibu Kota Nusantara.

"Kemudian saya mohon maaf saya tidak memakai power point bukan karena gajinya belum dibayar, tetapi mudah-mudahan point-point nya saja yang ingin disampaikan," kata Alimuddin.

"Kalau gaji saya tetap dibayarkan Pak Hamdam, Bupati PPU setiap bulannya karena kita masih ada penugasan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, melansir Tribunnews.com sejumlah pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata ada yang belum digaji selama berbulan-bulan.

Mereka yang belum digaji merupakan pejabat eselon I dan bawahannya.

Bahkan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengaku baru menerima penghasilan saat telah bekerja selama 11 bulan.

Hal ini terungkap, saat anggota Komisi II DPR RI, Ihsan Yunus bertanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita IKN di Jakarta, Senin (3/4/2023) lalu.

Ihsan Yunus mempertanyakan mengenai adanya pegawai Otorita IKN yang tidak dibayarkan gajinya sejak bergabung.

Lantas meminta konfirmasi hal tersebut terlebih sekarang sudah masuk bulan Ramadhan.