Berita Regional Terkini

3 Pendekatan Solusi Bagi Papua ala Dosen, Gerakan KKB Akhir-akhir Ini Skalanya Semakin Masif

Dia mengemukakan bahwa tahun 2016 menjadi tahun dimana pemerintah gencar melakukan pembangunan di tanah Papua.

Editor: Budi Susilo
YouTube FPCI UMY
Dialog Papua damai yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan tajuk Aksi Kekerasan dan Terorisme Kelompok Separatis di Papua, Senin (17/4/2023). 

“Dari data yang kami himpun sampai juli 2022, lingkungan aparat termasuk Polsek dimana intinya ada kelompok aparat yang bertugas menjadi sasaran utama dari KKB. Tapi di luar itu, kita melihat ada eskalasi sebenarnya sudah semakin sporadis, brutal, tidak hanya pos-pos aparat bertugas, tapi juga wilayah perkampungan dimana sipil yang tidak memahami apa-apa antara Pusat dan Daerah itu banyak sekali kasusnya,” terang Gabriel.

“Semakin canggih peralatan yang dibawa aparat, semakin menarik perhatian KKB untuk diserang. Karena itu lingkungan aparat TNI/Polri menjadi sasaran utama serangan KKB,” sambungnya.

3 Solusi Bagi Papua

Gabriel kemudian memberikan solusi bagi pemerintah dengan menggunakan tiga pendekatan.

Di antaranya adalah; dialog dan trust-building initiatives, pembangunan yang sensitif konflik dan langkah penegakkan hukum yang tegas tetapi humanis.

“Yang harus digarisbawahi adalah dialog versi kacamata Papua adalah referendum. Ini yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat untuk mengadakan dialog,” pungkas Gabriel.

Sementara itu, Koordinator Tim Terpadu Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Bidang Polhukam Provinsi Papua, John A. Norotouw memetakan bahwa perubahan di Papua dipicu oleh tiga perubahan besar.

Baca juga: 2 Pasukan TNI-Polri Gugur Ditembak KKB Papua Saat Jaga Tarawih , Sembunyi di Kios

“Saya hari ini berbicara sebagai seorang tokoh yang ikut terlibat dalam persoalan papua meredeka dan melihat ke masa depan di bawah NKRI.” tutur Norotouw. “Papua hari ini dipicu oleh perubahan-perubahan yang terjadi di Papua. Saya mempunya beberapa term waktu untuk menggambarkan bagaimana konflik terjadi. Pertama, reformasi yang terjadi di Indonesia. Kedua, otonomi khusus yang diberlaukan di Papua. Ketiga, otonomi baru DOB.”

Norotouw menjelaskan bahwa pada 1961-2000 perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh masyarakat pesisir.

Kemerdekaan ini disebabkan karena diskriminasi dan ketidakadilan bagi warga Papua yang dilakukan Pemerintah Orde Baru.

“Beberapa pemimpin masuk ke dalam negeri untuk mendorong otonomi khusus harus dilaksanakan. Ketika ruang yang kosong itu diisi oleh Beny Wenda, mereka adalah pemimpin dari pedalaman Papua. Terjadilah kolaborasi orang sedaerah itu menghasilkan kekuatan di Tanah Papua seperti di Pedalaman hari ini,” kata Norotouw.

Norotouw mempertanyakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh KKB. Baginya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh KKB sudah usang dilekang zaman dan out update.

“Kemerdekaan yang harus diperjuangkan adalah kemerdekaan pada kelompok-kelompok masyarakat terbelakang, miskin, bodoh, dan memiliki kesempatan yang sama di bumi yang sudah maju,” tegas Norotouw.

Norotouw mendesak agar pemerintah bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu dan membangun format mengangkat Dewan Adat Papua.

Baca juga: KKB Papua Kembali Teror Proses Evakuasi TNI/Polri yang Tewas, Terjawab Kenapa Egianus Kogoya Brutal

“Negara bertanggungjawab peristiwa kekerasan masa lalu dan harus diselesaikan secara bermartabat. Negara harus bangun format baru dengan mengangkat dewan adat Papua semacam barometer yang mengatur kepentingan negara di Papua,” pungkas Norotouw.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved