Pemkab Mahulu dan Kukar Ingin Ada Dukungan Sambut IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menyampaikan langsung usulan dalam Musrenbang RKPD 2024, Senin (17/4/2023).

Sekda Kabupaten Mahulu Stephanus Madang hadir langsung di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan, apresiasi kepada DPRD dan Gubernur yang telah menyinggung Mahulu, terkait penanganan ruas jalan.

Bahkan hal tersebut juga sudah diakomodir Kementerian Bappenas.

Baca juga: Bakal Ada Tempat Wisata Baru di Area Titik Nol IKN Nusantara 

"Mudah-mudahan terealisasi di tahun 2024," sebutnya.

Stephanus Madang dalam pemaparan usulan juga mengatakan bahwa sempat ikut rapat pembahasan terkait rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang.

"Kita ingin mengetahui kelanjutannya ke depan seperti apa," ujarnya.

Dilanjutkannya, bahwa jika memang tahun 2023 direlokasi, mengingat dari segi waktu dan segi anggaran dari Kemenhub yang belum ada kepastian, hal itu dipertanyakan, Stephanus Madang.

Baca juga: BREAKING NEWS Sejumlah Pemilik Rental Mobil Geruduk Kantor IKN Nusantara di Balikpapan

Kemenhub, lanjutnya, mengatakan tidak perlu bergantung MoU dan menunggu APBN jika membangun bandara.

Karena di SK Menhub, di penlok pada pasal 78 kewenangan diberikan oleh daerah.

Jadi Provinsi dan Kabupaten boleh melaksanakan kecuali ke depan perlu dukungan APBN.

"Mengingat ini tahun pembulatan Pak Jokowi 2024, tentunya tidak masuk RPJMN dan sehingga belum bisa mengakomodir di tahun 2024," jelasnya.

"Ini penting kami sampaikan, terkait ini kami tidak akan berhenti, artinya selain terus mendorong penanganan jalan Mahulu-Kubar, upaya ini kita akan terus lakukan, mengingat usia penlok yang terbatas, hanya 5 tahun," sambung Stephanus Madang.

Baca juga: Jumlah Terbatas, Lokasi Strategis di KIPP IKN Nusantara, Hunian Ini Bisa Dimiliki

Artinya, jika 5 tahun tidak ada aktivitas, Pemkab Mahulu akan kembali memulai dari nol terkait pembangunan Bandara Ujoh Bilang tersebut, dan ini tidak diinginkan terjadi oleh Pemkab.

"Mohon dukungan Pemprov dan DPR RI khususnya Komisi V yang hadir bisa memberi support," pintanya.

Selain bandara dan ruas jalan Mahulu, potensi pertanian dan perkebunan juga diungkapkan Stephanus Madang.

Tentunya, sektor ini nantinya dapat menunjang supply ke Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya ketersediaan bahan pangan.

Namun demikian, hal ini perlu dukungan Pemprov Kaltim dan semua pihak.

"Terakhir ekonomi dan SDA, dalam arti luas ketahanan pangan, barangkali dari mekanisasi dan sebagainya mendapat prioritas," harapnya.

Pihak Kodim 0912/Kutai Barat-Mahulu juga telah ditemui Pemkab terkait pengembangan kakao.

"Kita akan mendapat dukungan, karena perkebunan kakao ini mempunyai potensi bagus," tandasnya.

2 Kecamatan Masuk IKN Nusantara

Sementara itu usulan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Totok Heru Subroto.

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kukar juga ingin ada kejelasan terkait delineasi dua kecamatannya.

Keberadaan Samboja dan Muara Jawa, memiliki hasil menunjang pendapatan Pemkab.

Terkait IKN Nusantara, Pemkab Kukar sangat menyadari bahwa otoritas ke depan untuk Kukar, dua kecamatan masuk di dalam delineasi ini akan lepas serta masuk wilayah Ibu Kota baru.

"Persoalannya adalah, dua kecamatan itu masuk sebagai sumber penghasilan terbesar kukar dari dana bagi hasil, Samboja dan Muara Jawa," kata Totok.

"Beberapa kali rapat belum mendapat jawaban, semoga kami mendapat jawaban kami sampaikan di forum resmi ini. (*)