IKN Nusantara Dilengkapi Plaza Seremoni Ruang Terbuka Hijau, dari Istana ke Depan bak Monas

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia atau IKN Nusantara terus dimatangkan, kali ini pemerintah pusat terus berusaha untuk melakukan pembangunan IKN Nusantara. 

Di antaranya telah ada upaya membuat infrastruktur di lokasi IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Seperti contohnya, Sumbu Kebangsaan atau Plaza Seremoni sudah jauh di atas rencana awal yang hanya 5,80 persen menjadi lebih cepat yakni 19,20 persen.

"Plaza seremoni kita bikin ruang terbuka hijaunya. Jadi dari istana ke depan seperti Monas gitu ya, ini kita bikin sudah hampir 20 persen," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga.

Proses pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak boleh diikuti adanya aksi jual beli tanah di kawasan IKN Nusantara. 

Presiden Jokowi minta tidak ada lagi transaksi jual beli terkait tanah di kawasan IKN Nusantara.

Baca juga: Luhut Ingin Tetapkan Harga Tanah di IKN Nusantara Sesuai Mekanisme Appraisal

Disebutkan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, saat ini masih ada terjadi jual beli lahan di wilayah IKN Nusantara.

Untuk mencegah transaksi bawah tangan, Pemerintah segera terbitkan aturan baru.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Nusantara.

"Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan," ujar Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni melalui rilis yang diterima Tribun di Penajam, Senin (22/5/2023).

Adanya indikasi aktivitas transaksi jual beli lahan tersebut sesuai Instruksi Presiden, Kementerian ATR/BPN segera menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan IKN Nusantara.

Baca juga: 2024 Dibangun, Terowongan Bawah Laut Buat Jarak IKN Nusantara-Balikpapan 30 Menit

"Presiden minta tidak ada lagi transaksi jual beli terkait tanah di kawasan IKN Nusantara,” tambahnya.

Kementerian ATR/BPN segera menerbitkan edaran baru yang menegaskan setiap terjadi transaksi jual beli tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara tidak akan diakui sebagai alas hak atas lahan.

"Edaran baru itu untuk mencegah terjadi transaksi jual beli lahan 'di bawah tangan', sehingga mencegah terjadi spekulan yang membuat harga tanah tidak terkendali," katanya.

Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi.

Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Nusantara.

Baca juga: 3 Sektor Investasi di IKN Nusantara dan Jokowi Minta Dukungan PM Kanada Justin Trudeau

"Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara," katanya.

Dia menegaskan, tanah di Ibu Kota Nusantara tidak bisa diperjualbelikan dan Kementerian ATR/BPN tidak mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan tersebut.

Lahan atau tanah lokasi IKN Nusantara terbagi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ), dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung, pada KIPP sekitar 90 persen adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara.

Progres Pembangunan KIPP

Sementara itu, progres pembangunan KIPP Ibu Kota Nusantara telah mencapai 29,02 persen per 11 Mei 2023.

KIPP IKN Nusantara memiliki luas 6.671 hektare yang di dalamnya terdapat kawasan istana presiden, perkantoran kementerian, hingga perumahan menteri.

"Jadi secara keseluruhan sampai kemarin (11 Mei 2023) itu progresnya kira-kira 29 persen," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga belum lama ini.

Dia merincikan, progres kawasan Istana Presiden, saat ini pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 11,91 persen.

Baca juga: 3 Koridor Satwa di Area IKN Nusantara Kaltim, Wujudkan Usaha Pelestarian

Kantor Presiden mencapai 12,05 persen, serta Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 14,11 persen.

Dibandingkan kementerian lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) lebih dulu dibangun perkantorannya di KIPP.

Adapun kantor Kemenko terdiri dari 4 perkantoran, di antaranya progres pembangunannya sudah mencapai 3,08 persen untuk Kemenko 1, 1,95 persen untuk Kemenko 3, dan 3,93 persen untuk Kemenko 4.

"Ini yang baru dibangun kantor Kemenko 4 kantor. Nanti ini kita jadikan sharing office ya, harus dibagi nanti yang datang ke sana. Karena tidak bisa semuanya langsung 2024 semua office-nya ada," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Tawarkan Investasi Energi Hijau di IKN Nusantara ke Presiden Prancis Macron

Selanjutnya, kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) progresnya sudah mencapai 5,81 persen per 11 Mei 2023.

Realisasi ini lebih cepat dibandingkan rencana semula yang hanya sebesar 3,68 persen.

Kemudian, progres Sumbu Kebangsaan atau Plaza Seremoni sudah jauh di atas rencana awal yang hanya 5,80 persen menjadi lebih cepat yakni 19,20 persen.

"Plaza seremoni kita bikin ruang terbuka hijaunya. Jadi dari istana ke depan seperti Monas gitu ya, ini kita bikin sudah hampir 20 persen," kata Danis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, pada Rabu (17/5/2023).

Kunjungannya tersebut sebagai tindak lanjut setelah Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Percepatan Investasi di IKN Nusantara.

“Satgas akan berperan mengkoordinasikan lintas kementerian/lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala,” ujarnya melalui pernyataan tertulis, dikutip Jumat (19/5/2023).

Menurut Luhut, bagian paling penting yang perlu segera diselesaikan adalah masalah pertanahan di IKN Nusantara.

Alasannya, agar semua bisa memberi kepastian untuk investor berinvestasi termasuk di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal.

Selain itu, mantan Menko Polhukam ini juga ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas di IKN sudah berjalan sesuai targetnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Masih Terjadi Jual Beli Lahan di IKN Nusantara, Cegah Transaksi Bawah Tangan Terbitkan Aturan Baru