Konsep Kota Hutan, Pembangunan IKN Nusantara Harus Akomodir Warga dan Kearifan Lokal

“Bagaimana pun juga, pelibatan masyarakat lokal yang diharapkan berkelanjutan pasti hanya mungkin kalau ada manusianya,” kata Yunita.

Pembangunan yang bersifat inklusif di IKN dengan melibatkan masyarakat lokal diharapkan dapat memulihkan mereka yang terkslusikan akibat pembangunan-pembangunan di masa lalu.

“Saya rasa amat senang bahwa IKN menjadi momentum yang sangat tepat untuk kemudian bagaimana kita mengoreksi kebijakan-kebijakan masa lalu,” ujar Yunita.

Sementara itu Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menyampaikan strategi pembangunan sosial budaya IKN menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam prinsip tersebut, diharapkan pembangunan IKN bersifat inklusif dan partisipatif.

Dia menyampaikan, segala keragaman harus muncul di dalam kota, maka inklusifitas menjadi perhatian utama.

“Kota berkelanjutan adalah koreksi terhadap model pembangunan di masa yang lalu bertumpu ekstrasi sumber daya alam,” papar Myrna.

Myrna menuturkan, IKN akan dibangun selaras dengan alam dan sedapat mungkin tidak dilakukan rekayasa topografinya.

Ada tiga pilar konsep kebijakan besar yang sedang digodok untuk perlindungan kebudayaan dan konservasi di IKN.

Pertama, rimba kultural di mana hutan dan kebudayaan harus tersambung.

Kedua, menggodok rencana induk keanekaragaman hayati IKN.

Ketiga, menyusun kebijakan pengakuan, perlindungan dan pemajuan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (*)