Ibu Kota Negara

Alasan Investor Belum Ikut Membangun di IKN Nusantara, OIKN: Semua Ada Prosesnya, Ada Kewenangannya

Alasan investor belum ikut membangun di IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara (OIKN) mengatakan semua ada prosesnya, ada kewenangannya.

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.COM/Ahmad Riyadi
Pembangunan di IKN Nusantara, Kaltim. Alasan investor belum ikut membangun di IKN Nusantara. Otorita IKN Nusantara (OIKN) mengatakan semua ada prosesnya, ada kewenangannya. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian publik.

Salah satunya terkait belum adanya investor yang membangun di IKN Nusantara.

Badan Otorita IKN Nusantara (OIKN) mengungkap alasan belum ada investor yang membangun di IKN Nusantara, Kaltim.

Menurut Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam acara Membedah Peluang Investasi di IKN, di Jakarta, Selasa (23/5/2023), ada 9 investor yang bakal ikut membangun di IKN Nusantara

Namun, proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear.

"Itu (9 investor) sudah masuk, tinggal tanda tangan, tapi nunggu tanah.

Jadi kuncinya itu," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan (ADP) hingga penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kalau sudah clean and clear, maka akan ada serah terima ke OIKN," imbuh Agung.

Ditargetkan proses tanda tangan perikatan bisa terlaksana pada akhir bulan Mei atau awal Juni 2023.

Perkiraan total nilai investasi masih belum bisa disebutkan, namun didominasi oleh investor dalam negeri.

Lanjutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah strategi yang diberikan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

Baca juga: MenpanRB: Wacana ASN bisa Work from Anywhere Kemungkinan Diterapkan saat Pemindahan ke IKN Nusantara

"Semua ada prosesnya, ada kewenangannya, bukan sesuatu yang bisa ditabrak.

Kalau ditabrak, enggak clean and clear," tegas Agung.

Secara rinci, kesembilan investor baru ini berasal dari berbagai sektor, meliputi fasilitas olahraga, mixed-use, dua perkantoran, dua rumah sakit, sekolah dan dua perhotelan.

Di sisi lain, Kepala OIKN, Bambang Susantono menyebut, ada lebih dari 220 letter of intent (LoI) dan lebih dari 30 non-disclosure agreement (NDA).

"Keinginan dari calon investor dalam dan luar negeri kira-kira lebih dari 220 LoI," sebut Bambang dalam kesempatan yang sama.

Klaim Menteri Investasi/Kepala BKPM

Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur segera terealisasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, realisasi investasi IKN akan dilaksanakan pada bulan Agustus atau September 2023.

"Mereka mulai running di bulan Agustus September, setelah infrastruktur selesai," kata Menteri Bahlil dalam acara Opening Ceremony dan Press Conference Indonesia-China Smart City Technology & Investment Expo 2023 di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun infrastruktur dasar IKN.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Ancaman Deforestasi Kaltim, Transformasi menjadi Hutan Lagi Perlu 99 Tahun

Lanjut Bahlil, realisasi investasi akan terlaksana seiring dengan selesainya pembangunan infrastruktur dasar IKN secara bertahap.

Pada tahap awal, realisasi investasi yang akan dilakukan adalah dalam bidang infrastruktur, lalu disusul pendidikan hingga kesehatan.

"Nanti kalau sudah masuk saya akan omongin, tapi yang jelas paralel," imbuh Bahlil.

800 Ha Lahan Disiapkan Buat Investor

Pemerintah tengah menyiapkan lahan untuk investor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Lahan yang disiapkan berada di zona IB dan 1C.

"Yang dibuka untuk investor," kata Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (26/5/2023), dilansir dari Kompas.com.

Sebagai forest city, 60-70 persen lahan di setiap kawasan akan diubah menjadi area hijau dalam berbagai bentuk, seperti lanskap, taman atau ruang terbuka hijau.

Sehingga 30-40 persen lahan sisanya yang akan dikembangkan oleh investor.

Berdasarkan data dari Otorita IKN (OIKN), total luas lahan di kawasan 1B adalah 2.037 hektar dan 1C seluas 1.758 hektar.

Baca juga: Rapat bersama Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda, Bukan Prioritas

"Yang dipakai 30-40 persen, jadi sekitar 600-800 hektar," imbuh Endra.

Saat ini tengah masuk pekerjaan land development seperti pembangunan jalan, yang dimulai sejak Februari 2023.

Sementara secara keseluruhan, progres infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN telah mencapai 22 persen.

Ini termasuk Kawasan Istana Presiden yang ditargetkan bisa digunakan untuk upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Sebelumnya, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono memaparkan, ada 5 sektor infrastruktur yang bakal dibangun pada tahap ini.

Secara rinci, untuk sektor hiburan dan olahraga, akan dibangun fasilitas olahraga seluas 34,5 hektar di kawasan 1B dan mixed-use di 1A seluas 7,3 hektar.

Lalu ada fasilitas kantor dengan dua gedung perkantoran yang berlokasi di kawasan 1A seluas 17 hektar.

Kemudian ada sektor kesehatan dengan dua rumah sakit di kawasan 1B seluas 2,2 hektar dan di 1A seluas 1 hektar.

Selanjutnya sektor pendidikan yakni sekolah di kawasan 1A seluas 1,2 hektar, serta fasilitas perhotelan dengan dua hotel di kawasan 1A seluas 1,3 hektar.

Kendati demikian, proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear.

"Itu (9 investor) sudah masuk, tinggal tanda tangan, tapi nunggu tanah. Jadi kuncinya itu," jelas Agung dalam acara Membedah Peluang Investasi di IKN, di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan (ADP) hingga penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kalau sudah clean and clear, maka akan ada serah terima ke OIKN," imbuh Agung.

Baca juga: Warga Sepaku Keluhkan Pembayaran Katering untuk IKN Nusantara, Pesan 500 Porsi, 3 Bulan Baru Dibayar

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved