Jokowi Izinkan Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN Nusantara, Alasan Luhut Pakai 'Bule'

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus jadi sorotan mengingat proyek Ibu Kota Negara yang baru ini menelan biaya yang besar. 

Yang terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan izin untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pembangunan IKN Nusantara. 

Menurut Luhut, Presiden Jokowi sudah mengizinkan untuk menggunakan TKA atau 'bule' sebagai pengawas dalam pembangunan IKN Nusantara. 

Pernyataan ini disampaikan Menko Marves Luhut saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN Nusantara.

Diketahui, Luhut belum lama ini ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi Pembangunan IKN Nusantara. 

Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Jokowi. 

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Baca juga: Lengkap Pidato Jokowi Bahasa Inggris di Singapura Promosi IKN Nusantara, Guyon Salah Pidato Pilpres

Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.

"Saya juga ingin melaporkan mengenai IKN, saya ditunjuk sebagai ketua percepatannya, kami segera mengidentifikasi.

Jadi skema insentif dan model bisnis rencana pembangunan kawasan status tanah," katanya.

"Jadi bapak/ibu sekalian, yang paling penting pertama itu ini (percepatan perolehan tanah) yang kita selesaikan sekarang.

Saya kejar 27 Juli, saya targetnya selesai dengan harganya berapa, kemudian siapa yang mau beli, siapa yang mau masuk itu semua akan kita lakukan," lanjut Luhut.