Daftar Fasilitas untuk ASN yang akan Pindah ke IKN Nusantara Kaltim, MenpanRB: agar Nyaman Bekerja

TRIBUNKALTIM.CO - Sabtu (10/6/20230, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam kunjungannya ke IKN Nusantara, MenpanRB Abdullah Azwar Anas mengatakan Pemerintah akan menyiapkan skema pemindahan ASN sebaik mungkin.

Termasuk di antaranya adalah menyiapkan berbagai fasilitas bagi ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara agar nyaman bekerja. 

Menurut MenpanRB, Abdullah Azwar Anas, pada tahap pertama atau pada 2024, PNS, anggota TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel.

"Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa.

Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti," kata Anas seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pemerintah tak ketinggalan akan menyedikan berbagai fasilitas bagi ASN yang akan tinggal di IKN Nusantara.

Fasilitas itu meliputi sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Selain itu, akan ada juga sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.

Hal itu dilakukan agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal.

Baca juga: Jokowi Izinkan Tenaga Kerja Asing Jadi Pengawas Pembangunan IKN Nusantara, Alasan Luhut Pakai Bule

Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.

"Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP.

Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN," ucapnya.

Pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo.

Hal ini dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).