Pilpres 2024
Joko Widodo Ingin Pengurus Pusat PKS dan Anies Baswedan Perhatikan Kaltim sebagai IKN Nusantara
Kata dia, meski PKS sebagai partai yang menolak pemindahan IKN Nusantara di parlemen, tentu pada 2024 mendatang hal ini juga harus menjadi prioritas.
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kini sudah berjalan pembangunannya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur diakui jadi topik bahasan di internal Koalisi Perubahan.
Demikian dibeberkan oleh Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Joko Widodo di Kota Samarinda, Minggu (11/6/2023).
Kata dia, meski PKS sebagai partai yang menolak pemindahan IKN Nusantara di parlemen, tentu pada 2024 mendatang hal ini juga harus menjadi prioritas dan perhatian pihaknya, karena sudah ada landasan hukum.
Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentu menjadi landasan hukum yang tidak boleh dilanggar.
Baca juga: Joko Widodo Sodor 6 Poin Komitmen untuk PKS Kaltim, Menangkan Anies Baswedan di Pilpres
Adanya Ibu Kota Negara Nusantara jadi salah satu daya tarik tersendiri, sehingga PKS berharap deklarasi di Kalimantan Timur ini akan dilaporkan.
"Baik partai di tingkat pusat dan Pak Anies Baswedan sendiri agar memperhatikan serta melebihkan perhatian Kaltim sebagai IKN Nusantara," ujar Joko Widodo.
Meski, nantinya keberlangsungan IKN Nusantara juga bakal dievaluasi oleh DPR RI.
PKS menyatakan bahwa setelah berlandaskan Undang-undang yang ada, tentu menilai hal ini wajib berlanjut.
Baca juga: Beda dengan Demokrat dan PKS, PDIP Pastikan Program IKN Nusantara Jokowi Berlanjut
"Karena ini juga sudah menjadi Undang-undang, tentu siapapun presidennya akan datang, tentu harus berjalan, walau kebijakannya tergantung pemerintah dan DPR juga untuk evaluasi," sambungnya.

Pengumuman Pendamping Anies Baswedan
Wakil Ketua Badan Perwakilan Wilayah (BPW) Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Joko Widodo menyebut Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan segera diumumkan.
Ditemui saat berada di Kota Samarinda, ia menyebut Koalisi Perubahan (PKS, NasDem, dan Demokrat) masih sangat solid sampai hari ini.
Meski, diketahui banyak pemberitaan yang berseliweran ada pendapat-pendapat dan gesekan yang berbeda sehingga arah koalisi menjadi bias.
Baca juga: Terjawab Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024, Sudirman Said Tepis Keretakan Koalisi Perubahan
"Sampai hari ini kami Alhamdulillah masih solid. Doa kan saja, kami berharap mudah-mudahan bulan Juni ini deklarasi Capres dan Cawapresnya," tegas Joko Widodo, Minggu (11/6/2023).
Di pusat, sambung Joko Widodo, PKS yang tergabung di tim 8 bersama Anies Baswedan sendiri dan perwakilan para koalisi terus menggodok strategi memenangkan Pilpres 2024.
Memang, diakui belum ada deklarasi sekretariat bersama Koalisi Perubahan, masing-masing Partai baik PKS, NasDem dan Demokrat terus berkonsolidasi di internal simpatisan.
Tetapi, untuk tim di pusat, tim 8 terus berkomunikasi, sehingga tak perlu kantor sekretariat bersama yang besar, tetapi yang diperlukan yakni menyusun langkah intensif lebih dan sangatlah diperlukan.

"Insyaallah setelah disepakati, target bulan ini akan deklarasi Capres-Cawapres dan membentuk tempat pemenangan bersama," tegasnya.
Termasuk rencana Anies Baswedan akan keliling ke seluruh indonesia, termasuk Kaltim.
Menelisik Pilpres lalu, PKS di Kaltim juga baru dapat menghimpun dukungannya 40 persen atau sekitar 900 ribu sekian.
"Kami berharap tahun 2024 bisa membalik, minimal 60:40 persen, untuk perolehan suara," imbuh Joko Widodo. (*)
PTUN Putus Gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran pada 10 Oktober, Bagaimana Nasib Pelantikan Wapres? |
![]() |
---|
Pelantikan Presiden 2024 Kapan? Jadwal Resmi dari KPU dan Lokasi, Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran |
![]() |
---|
Kapan Prabowo Dilantik Menjadi Presiden dan Gibran Jadi Wakil Presiden ke-9 RI? Ini Jadwal Resmi KPU |
![]() |
---|
Refly Harun Ejek Anies yang Pilih Istirahat Usai Pilpres 2024, Masa Pemimpin Perubahan Rehat? |
![]() |
---|
'Kebetulan', Kata Ketua Baleg Soal UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Menteri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.