Luhut Ungkap Alasan Gunakan Tenaga Kerja Asing di Proyek IKN Nusantara, Minta Lihat Sisi Positifnya

Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Dia mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Baca juga: Daftar Fasilitas untuk ASN yang akan Pindah ke IKN Nusantara Kaltim, MenpanRB: agar Nyaman Bekerja

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.

Progres Pembangunan IKN Nusantara

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengungkapkan progres pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kalimantan Timur.

Dia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator (Kemenko), dan rumah dinas para menteri.

"Ini proyek yang besar-besarnya.

Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26-28 persen," ungkap Alimuddin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/6/2023).

Selain itu, ada delapan lapangan untuk pusat latihan tim nasional (timnas) PSSI juga sedang dikerjakan.

Arealnya lebih kurang 20-30 hektar.

Baca juga: Lengkap Pidato Jokowi Bahasa Inggris di Singapura Promosi IKN Nusantara, Guyon Salah Pidato Pilpres

"Saya kurang tahu persis luas arealnya, tapi yang jelas itu sedang berproses dan dipercepat penyelesaiannya karena instruksi Bapak Presiden," katanya.