Luhut Ungkap Alasan Gunakan Tenaga Kerja Asing di Proyek IKN Nusantara, Minta Lihat Sisi Positifnya

TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan Pemerintah untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai pengawas pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) jadi sorotan. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan penggunaan TKA di IKN Nusantara.

Menurut Luhut, secara kualitas sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing hingga untuk IKN Nusantara harus menggunakan TKA.

Namun, Luhut yang dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokow) menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara meminta agar diambil sisi positif dari penggunaan TKA ini. 

"Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa.

Kualitasnya masih kadang miring-miring.

Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi.

Kuat, tapi masih belok-belok," ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023) malam seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Mengenai kritikan terhadap kebijakannya mempekerjakan tenaga asing, Luhut menyebutkan, harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional.

"Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu.

Baca juga: Ekspor Pasir Laut Disebut Demi Muluskan Investasi Singapura di IKN Nusantara, Penjelasan Menteri KKP

Kita kadang-kadang ini munafik.

Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire orang-orang bule, marah," ungkap dia.

Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan menggantikan tenaga asing tersebut, setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan.

"Berapa lama? Mungkin enam bulan, mungkin setahun.

Kita pakai saja dulu dia (TKA), nanti sambil jalan, kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa lagi," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Dia mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Baca juga: Daftar Fasilitas untuk ASN yang akan Pindah ke IKN Nusantara Kaltim, MenpanRB: agar Nyaman Bekerja

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.

Progres Pembangunan IKN Nusantara

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengungkapkan progres pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kalimantan Timur.

Dia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator (Kemenko), dan rumah dinas para menteri.

"Ini proyek yang besar-besarnya.

Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26-28 persen," ungkap Alimuddin saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/6/2023).

Selain itu, ada delapan lapangan untuk pusat latihan tim nasional (timnas) PSSI juga sedang dikerjakan.

Arealnya lebih kurang 20-30 hektar.

Baca juga: Lengkap Pidato Jokowi Bahasa Inggris di Singapura Promosi IKN Nusantara, Guyon Salah Pidato Pilpres

"Saya kurang tahu persis luas arealnya, tapi yang jelas itu sedang berproses dan dipercepat penyelesaiannya karena instruksi Bapak Presiden," katanya.

Selanjutnya, beberapa proyek infrastruktur lainnya segera menyusul dibangun, yakni hunian para ASN termasuk TNI-Polri, sekolah dasar, dan rumah sakit.

Semua proyek dibangun dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN seluas 6.671,55 hektar.

Berdasarkan pengamatan lapangan saat mengunjungi lokasi proyek IKN dua pekan lalu, Sekretaris Camat Sepaku Hendro Susilo mengatakan, bangunan yang paling menonjol dan tampak siap digunakan yakni tower hunian pekerja konstruksi (HPK).

Tower HPK itu akan dihuni sekitar 15.000 pekerja yang didatangkan dalam waktu dekat untuk pekerjaan pembangunan proyek IKN.

Selain itu, kata dia, bangunan gedung istana presiden, wakil presiden, kantor kemenko, dan rumah menteri.

Juga lapangan upacara bendera, yang rencananya dipakai untuk upacara peringatan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Sepaku.

"Kalau saya perhatikan proyek-proyek itu yang progres paling menonjol," ungkap Hendro.

Baca juga: Revisi UU IKN Nusantara Siap Dibahas, Jawaban Kepala Bappenas saat Ditanya Poin-poin Krusialnya

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS