Polres PPU Duga 8 Kafe Remang-remang di Sepaku, Deputi IKN Nusantara: Kami Juga Resah

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sebanyak 8 kafe d Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dicurigai menjadi kafe remang-remang.

Meski hanya menjajakan kopi kepada pengunjung, namun kafe tersebut diduga menjadi tempat prostitusi.

Wakapolres PPU Kompol Bergas Hartoko mengatakan, 8 kafe tersebut menjadi atensi atau perhatian khusus karena berada di wilayah IKN Nusantara. 

"Setidaknya ada 8 lokasi yang diindikasi sebagai cafe remang-remang di Kelurahan Pemaluan, Sepaku," ujarnya. 

Pemantauan terus dilakukan, untuk mengantisipasi adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di titik tersebut.

Baca juga: Polres Paser Bekuk 4 Tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ada 5 Korban Satu di Bawah Umur

Baca juga: Polres PPU Temukan Dua Korban Kasus Perdagangan Orang, Sempat Kerja di Kafe Pantai Nipah-Nipah

"Ada 8 tempat yang dilakukan penyelidikan, itu ada di daerah Sepaku," ungkap Wakapolres, Jumat (16/5/2023).

Kata Wakapolres, pihaknya hanya menindak apabila terdapat pelanggaran hukum, namun untuk penertiban, merupakan ranah pemerintah daerah.

"Kita akan koordinasikan untuk dilaksanakan penertiban, tapi itu ranahnya pemerintah daerah," terangnya.

Selain di Sepaku, tujuh cafe di daerah Kecamatan Penajam, juga diindikasi sebagai cafe remang-remang.

Tujuh tempat ini juga tak luput dari penyelidikan kepolisian.

Jajaran Polres PPU saat ini tengah fokus untuk menangani TPPO.

Pemetaan juga tengah dilakukan, untuk daerah-daerah yang berpotensi terjadi tindakan perdagangan orang.

"Fokusnya juga di perbatasan, karena sasarannya para imigran," pungkasnya. 

Otorita IKN Nusantara tak Ingin Ada Kafe Remang-remang

Sememntara itu, Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini mulai memberi atensi dampak-dampak sosial di sekitarnya.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimuddin mengungkapkan pihaknya terkini menyiapkan agar perlahan bisa mengubah mindset atau pola pikir masyarakat adanya pembangunan IKN.

"Mencoba perlahan, jangan sampai ada disparitas dengan IKN, sehingga menjadikan potensi konflik," sebutnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Peran Para Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Prostitusi di Paser

Saat hadir sebagai narasumber di Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2024, beberapa hal dipaparkan Alimuddin.

Masalah sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan pekerja IKN yang mayoritas laki-laki.

"Hal sosial lainnya, ada 600 ribu tenaga kerja di IKN, tidak pernah pulang ke rumah. Ini juga jadi keresahan kita di sana," tehas Alimuddin.

Dalam mengatasi ini, ia juga menyampaikan dihadapan seluruh stakeholder yang ada, secara khusus Bupati PPU terkait kerjasama sebagai mitra strategis.

"Lebih tepatnya kami barangkali akan sering bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten PPU, dan tentu kita tidak berharap banyak warung remang-remang yang akan muncul," ujar Alimuddin.

"Kemungkinan ada potensi laten konflik ke arah itu," imbuhnya. (Nita Rahayu/Mohammad Fairossaniy)